Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menyebut ada 7 kabupaten di Papua yang belum meng-update data bansos karena terkendala pendataan warga yang meninggal dunia. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Syadzily meminta Kementerian Sosial (Kemensos) perhatian ke warga Papua.
"Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus memiliki perhatian terhadap warga di Papua," ujar Ace kepada detikcom, Minggu (21/3/2021).
Menurutnya, Kemensos perlu melakukan pemutakhiran DTKS bantuan sosial secara baik. Ia juga berharap pemutakhiran DTKS mengandalkan teknologi informasi agar lebih teliti.
"Pertanyaannya, apakah di wilayah tersebut akses terhadap pemutakhiran data dengan menggunakan TI (teknologi informasi) dapat terjangkau?" jelas Ace.
Ace juga menyinggung soal distribusi serta penyaluran bantuan sosial. "Kita tahu bahwa bantuan sosial seperti PKH dan BPNT/Kartu Sembako itu juga berbasis perbankan. Pertanyaannya, sudah sejauh mana efektivitas dari bantuan tersebut terdistribusi dengan baik?" lanjut Ace.
Ace menambahkan kesejahteraan di Papua menjadi perhatian pemerintah sehingga program-program bantuan sosial di Papua mesti berlangsung secara efektif serta tepat sasaran.
Sebelumnya, Risma mengungkap ada permasalahan data bansos di 7 kabupaten di Papua. Salah satu masalahnya terletak pada data penerima bansos yang meninggal dunia.
Menurutnya, data awal menyebut ada 600 ribu penerima bansos yang meninggal. Ternyata masih ada 320 ribu penerima bansos meninggal yang belum terdata.
"Yang pertama ada beberapa data yang memang, miss kami harus perbaiki. Kedua, ada data yang meninggal itu selama ini tidak di-update," ungkap Risma.
"Kalau diisi orang yang baru kan lebih bagus, tapi kita evaluasi, tapi bukan sekadar kita mengganti, tapi kita cek, kalau ternyata memang sudah tidak ada ahli warisnya lagi ya bisa diganti, begitu," jelas Risma.
Simak juga video 'Mensos Surati 40 Kepala Daerah Minta Perbaiki Data Bansos':
(isa/dwia)
