.webp)
Kementerian Sosial masih melakukan pembaruan data bantuan sosial (bansos). Mensos Tri Rismaharini atau Risma menyebut ada 7 kabupaten di Papua yang belum meng-update data bansos.
"Di Papua itu ada 7 kabupaten yang sama sekali belum melakukan updating. Kita akan ke sana," ujar Risma, di kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (21/3/2021).
Risma menyebutkan permasalahan data bansos di 7 kabupaten di Papua tersebut. Salah satu masalahnya terletak pada data penerima bansos yang meninggal dunia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, data awal menyebut ada 600 ribu penerima bansos yang meninggal. Ternyata masih ada 320 ribu penerima bansos meninggal yang belum terdata.
"Yang pertama ada beberapa data yang memang, miss kami harus perbaiki. Kedua, ada data yang meninggal itu selama ini tidak di-update," ungkap Risma.
"Kalau diisi orang yang baru kan lebih bagus, tapi kita evaluasi, tapi bukan sekadar kita mengganti, tapi kita cek, kalau ternyata memang sudah tidak ada ahli warisnya lagi ya bisa diganti, begitu," jelas Risma.
Risma mengaku menargetkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) baru sudah ada pada pada awal 2021 ini. Menurutnya, data DTKS terbaru sudah hampir rampung.
"Aku dulu kan sampaikan, April harus ada new data DTKS yang baru. Jadi sudah hampir selesai," singkatnya.
"Jadi tinggal 7 yang ada di daerah pegunungan (Papua), yang mungkin aku minggu depan, kita akan turun sendiri. Saya dengan Dirjen Dukcapil sekaligus mengevaluasi data yang ada," lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Mensos Risma memaparkan langkah pemerintah untuk mempercepat penyaluran bansos. Dia juga meminta dukungan dari semua daerah agar pencairan bansos berjalan baik.
"Saat ini kami sudah bisa temukan bahwa untuk pengurus, pengurus ini adalah kepala keluarga yang menerima manfaat, jadi keluarga penerima manfaat. Untuk BPNT (bantuan pangan non tunai) 13.228.513, kemudian untuk PKH (program keluarga harapan) 8.907.446, untuk BST (bantuan sosial tunai) keluarga pengurus penerima manfaat, adalah 8.428.327," papar Risma usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, seperti disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (17/3).
"Kemudian ini belum sesuai karena ada beberapa daerah yang belum 100 persen memadankan data dengan data kependudukan, ada kurang-lebih yang kita harus jemput perbaikan datanya jadi kami menurunkan staf kerja sama dengan daerah kami menurunkan staf untuk mempercepat di 514 kabupaten/kota," imbuhnya.
Simak video 'PKH, BLT, dan BPNT Ditargetkan Tersalurkan di Akhir Maret':
