KPK Pelajari Sertifikat Terkait Kasus Sarana Jaya yang Diserahkan MAKI

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Sabtu, 20 Mar 2021 19:51 WIB
Ali Fikri
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan salinan sertifikat hak guna bangunan (HGB) lahan di Cipayung, Jakarta Timur, terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Dirut PD Sarana Jaya nonaktif, Yoory Corneles Pinontoan, ke KPK. Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengaku pihaknya akan mempelajari salinan sertifikat tersebut.

"Benar, kami telah menerima data dimaksud, kami akan pelajari lebih lanjut," ujar Ali melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (20/3/2021).

Ali mengapresiasi peran masyarakat dalam melakukan pengawasan penyidikan yang dilakukan KPK. Dia memastikan semua proses penyidikan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"KPK sampaikan terima kasih atas peran serta masyarakat dalam mengawasi dan mengawal proses penyidikan perkara yang saat ini sedang kami lakukan. KPK memastikan segala proses yang dilakukan dalam kegiatan penyidikan ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," katanya.

Ali mengatakan KPK akan selalu menyampaikan perkembangan dari kasus tersebut. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk keterbukaan KPK.

"Kami tegaskan segala perkembangan dari penanganan perkara ini akan selalu kami infokan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan KPK," imbuh Ali.

Sebelumnya, penyerahan salinan sertifikat itu dilakukan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman. MAKI menyebut lahan di Cipayung itu milik sebuah yayasan.

"Disampaikan copy sertifikat Hak Guna Bangunan Lahan di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, yang saat ini KPK sedang melakukan penyidikan dugaan korupsi pembelian lahan tersebut oleh BUMD DKI Jakarta PD Sarana Jaya," kata dalam keterangan tertulis, Jumat (19/3).

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2