.webp)
KPK memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan yang menetapkan Dirut Perumda Sarana Jaya, Yoory Corneles sebagai tersangka. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memandang KPK tidak perlu memeriksa Gubernur Anies Baswedan.
"Ya nggak perlu sampai pemanggilan demikian," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/3/2021) malam.
Politikus Gerindra itu tak mau menduga-duga siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Namun, Pemanggilan Anies Baswedan untuk mengklarifikasi kasus ini dinilainya terlalu jauh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya tidak ingin, apa ya, menduga-duga ya, saya kira tidak sejauh itu. Kalau semua urusan BUMN kemudian menteri BUMN dipanggil, kemudian urusan BUMD Gubernur-Wagub dipanggil ya enggak bisa kerja kita semua. Atau urusan lain-lain semua dipanggil nggak ada," ucapnya.
Riza meyakini penyidik bekerja secara profesional dalam memanggil saksi untuk diperiksa. Ia menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus ini ditangani oleh KPK.
"Jadi saya kira KPK sangat profesional, sangat mengerti tahu siapa yang harus ditanya, siapa yang harus diklarifikasi, sampai siapa yang harus dipanggil dan lain sebagainya, kita serahkan mekanismenya seperti selama ini yang ada di KPK tentu kita hormati," jelasnya.
Seperti diketahui, Lahan di Pondok Ranggon yang tengah berkasus di KPK tersebut dimaksudkan untuk bank tanah Pemprov DKI Jakarta. Wagub DKI Ahmad Riza Patria sebelumnya mengungkapkan lahan yang dibeli PD Sarana Jaya itu salah satunya juga ditujukan untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah atau nol persen.
Sebagaimana diketahui, rumah DP 0 rupiah merupakan program yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Ya kurang-lebih yang dibeli Sarana Jaya itu untuk DP 0 persen, di antaranya ya," kata Riza pada Rabu (10/3/2021).
Simak video 'Terkait Kasus Lahan Rumah DP Rp 0, KPK Akan Panggil Anies?':
