Saksi Ungkap Perintah Eks Pejabat Kemenkes Usulkan Pengadaan Alkes RS Unair

Dwi Andayani - detikNews
Kamis, 18 Mar 2021 12:21 WIB
Sidang kasus korupsi Bambang Giatno (Dwi Andayani-detikcom)
Sidang kasus korupsi Bambang Giatno (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta -

Eks Kabag Program dan Informasi Badan PPSDM Kesehatan tahun 2010, Samsul Bahri, menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Kepala BPPSDM Kementerian Kesehatan, Bambang Giatno Rahardjo. Samsul menyebut dirinya diminta mengusulkan pengadaan alat kesehatan RS Unair.

Dalam persidangan, Samsul mengatakan dirinya diminta mengusulkan pengadaan tersebut oleh Sekretaris Badan SDM Kesehatan, Zulkarnain Kasim, yang bertugas sebagai kuasa anggaran. Permintaan itu juga disebut berdasarkan perintah Bambang Gianto.

"Diminta untuk mengusulkan pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Unair. Menurut beliau itu adalah tugas arahan dari pak Bambang Giatno," ujar Samsul dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (18/3/2021).

Samsul diketahui saat ini tengah menjalani masa tahanan di Sukamiskin. Menurutnya, dirinya telah mengingatkan kalau BPPSDM tidak mengadakan anggaran untuk pengadaan tersebut. BPPSDM, katanya, berfungsi untuk pendidikan dan pelatihan SDM.

"Tapi saya sudah katakan bahwa kita tidak mengadakan fungsi itu. Karena sebagai saya sampaikan ini untuk pendidikan dan pelatihan SDM," tuturnya.

Samsul kemudian bicara soal daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) BPPSDM pada Januari 2009 yang terdapat anggaran sebesar Rp 1,3 triliun. Namun, jumlah tersebut masih diberi tanda bintang.

"Januari 2009 ada DIPA BPPSDM Kes yang di dalamnya ada anggaran Rp 1,3 T untuk Poltekes Jakarta 1 yang pada saat itu masih ada tanda bintang," kata Samsul.

Samsul mengaku tanda bintang tersebut akhirnya hilang dan dicairkan. Namun Samsul mengaku tidak mengetahui pasti jumlah anggaran yang akhirnya disetujui.

"Jadinya yang disetujui, angka persisnya saya lupa karena ada beberapa kegiatan satu alat alat belajar mengajar di rumah sakit," tuturnya.

Sebelumnya, mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan, Bambang Giatno Rahardjo, didakwa memperkaya diri dan orang lain serta korporasi. Bambang didakwa korupsi bersama Direktur Marketing PT Anugerah Nusantara, Minarsi, yang tergabung dalam Permai Group.

"Terdakwa bersama Minarsi telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar USD 7.500 dan memperkaya orang lain, yaitu Zulkarnain Kasim sebesar USD 9.500, Bantu Marpaung sebesar Rp 154 juta, dan Ellisnawaty sebesar Rp 100 juta, serta memperkaya korporasi Permai Group sebesar Rp 13.681.223.215," ujar jaksa KPK, Takdir Suhan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (4/3).

Perbuatan Bambang dan Minarsi disebut jaksa merugikan negara senilai Rp 14 miliar. Jumlah kerugian ini didapat dari laporan tim auditor BPKP terkait peralatan kesehatan dan laboratorium Rumah Sakit Tropik Infeksi Universitas Airlangga (Unair) tahap I dan II tahun 2010.

(dwia/haf)