.webp)
Video kericuhan anggota DPRD Tanjungbalai yang mengamuk saat rapat bersama dinas terkait hingga banting gelas dan mikrofon ke lantai viral di media sosial. Ketua Komisi C Eriston Sialoho menjelaskan soal insiden tersebut.
Eriston mengatakan tidak jelasnya data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi masyarakat Kota Tanjungbalai yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi sebab rapat yang berlangsung Selasa (16/3) kemarin itu diwarnai kericuhan.
"Kita sudah minta Dinsos mendata ulang penerima (PBI) BPJS Kesehatan itu didata yang akurat, diverifikasi, jadi datanya pasti. DPRD di masing-masing dilibatkan melalui musyawarah kelurahan. Kita juga kasih waktu Dinsos mendata itu dua bulan. Tapi ini belum lagi mereka kerja (mendata) tapi mereka sudah buat komitmen itu pengurangan (penerima menjadi) 25 ribu dari 45 ribu," kata Eriston saat ditemui wartawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) kemarin, tambah Eriston, Sekretaris Komisi Teddy Erwin mempertanyakan hal tersebut kepada Kepala Dinas Sosial M Idris, yang hadir dalam rapat. Namun, merasa disudutkan, Idris tidak terima dan memotong pembicaraan Teddy.
Merasa tak dihargai karena pembicaraannya dipotong, Teddy emosional hingga rapat ricuh dan pihak dinas yang diundang keluar dari ruang rapat.
"Jadi di situ, merasa disalahkanlah dia (Idris). Padahal kita kan mempertanyakan 'datanya itu dari mana?'. Kok tiba-tiba sudah keluar yang 20 ribu," kata politikus PDIP ini.
Selama itu, pihaknya menerima data PBI yang berbeda-beda antara pihak Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan. Atas kondisi tersebut, pihaknya tak ingin dipersalahkan masyarakat yang tiba-tiba terkejut saat datang berobat di fasilitas kesehatan kartu kepesertaannya sudah nonaktif, apalagi dalam suasana sulit seperti ini.
"Untuk tahun 2020 lalu itu, yang ditanggung pusat APBN ada 70.776 (orang), provinsi 1.394 (orang), APBD 45 ribu (orang). Total dari situ laporan BPJS Kesehatan seluruhnya (PBI) ada 91.170. Tapi data dari Pemko bilang ada 130 ribu lebih. Bingung kita," katanya.
Pihaknya mengharapkan ada keterbukaan sinkronisasi data yang valid terkait jumlah pengurangan 20 ribu tersebut. Selain itu, Pemko diminta menjelaskan indikator pihak yang masuk ke dalam pengurangan tersebut agar tidak terjadi keributan di masyarakat.
Terpisah, Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial mengatakan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut untuk dicari solusinya hingga tak menimbulkan kericuhan bagi warga kotanya.
"Saya mau masyarakat Tanjungbalai semua sehat. Kita akan membuat posko untuk ini dan melakukan pendataan ulang, semua kondusif, dan masyarakat terlayani," kata Syahrial saat dimintai konfirmasi.
(jbr/jbr)
