F-PKS DKI Surati Pimpinan DPRD, Minta Penjualan Saham Bir Segera Dibahas

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 16 Mar 2021 12:28 WIB
Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz, rapat komisi B DPRD DKI dengan jakpro, jakpro
Foto: Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz. (Arief Ikhsanudin/detikcom).
Jakarta -

Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta akan berkirim surat ke pimpinan DPRD DKI. PKS akan mendesak agar pimpinan segera membahas mengenai penjualan saham Anker bir PT Delta Djakarta Tbk (DLTA).

"Iya itu. Sedang kita konsep dulu baru kita kirim. Ya pada intinya kita menyalurkan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kami PKS. Bahwa masyarakat setuju untuk penjualan saham Delta," kata Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz saat dihubungi, Selasa (16/3/2021).

Aziz menyoroti selama ini pimpinan DPRD DKI tak pernah membahas soal pelepasan saham di perusahaan Anker bir ini. Padahal sepengetahuan Aziz, Pemprov DKI telah berkirim surat permohonan hingga 4 kali.

Fraksi PKS mengajak agar pimpinan duduk bersama membahas penjualan saham bir ini.

"Belum pernah. Itu yang jadi masalah kan, karena pemda sudah 4 kali menyurati, tapi pimpinan dewan nggak pernah bahas ini. Nggak pernah agendakan ini, begitu kan. Harusnya kan dibahas, kalau masalah nanti lebih banyak yang setuju atau tidak setuju, ya yang penting dibahas dulu kan, karena itu kan amanat," jelasnya.

Apabila surat ini tak digubris, Aziz berencana mengirimkan surat gabungan dari beberapa fraksi. Sejauh ini, fraksi yang menyetujui pelepasan saham bir Anker antara lain PAN dan Golkar.

"Saya kira ini masing masing fraksi. Belum gabungan. Nanti ada wacana, kalau ini masih belum ditanggapi begitu oleh pimpinan, kami akan kirimkan surat gabungan fraksi," jelasnya.

Sementara itu, Fraksi PAN berkomitmen terus mengawal rencana pelepasan saham produsen bir Anker ini. Politikus PAN ini menyatakan tahun 2021 merupakan tahun yang tepat untuk melepas saham perusahaan bir milik Pemorov ini.

Sebab, di tahun 2022 mendatang masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maupun dan Wagub Ahmad Riza Patria akan berakhir dan digantikan oleh Pelaksana Tugas (Plt). Secara aturan, Plt tidak bisa mengambil kebijakan strategis seperti pelepasan saham bir.

"Kami akan terus mengawal agar tahun ini 210.200.700 lembar saham tersebut bisa dilepas," kata Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto.

"Jika ditunda lagi sampai tahun depan, kemungkinan pelepasan saham ini tidak akan pernah terjadi, dan ini akan menjadi hutang sejarah kepada masyarakat," tegasnya.

Menurut Bambang, DPRD DKI Jakarta semestinya sudah bisa membahas mengenai pelepasan saham ini. Langkah Pemprov DKI itu, lanjut Bambang, telah didukung oleh 4 fraksi yakni PAN, PKS, Golkar dan Gerindra.

"Dari 5 Fraksi yang sepakat divestasi tersebut, jika dikalkulasikan berdasarkan anggota sudah ada 50 anggota dari 106 Anggota DPRD. Saya kira hal itu, sudah lebih dari cukup menjadi dasar DPRD DKI Jakarta untuk segera membahas," jelasnya.

Bambang menyoroti upaya ini bukan sekedar untung rugi. Menurutnya, penyelenggara negara wajib menjaga generasi penerus dari kerusakan moral akibat minuman keras.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta kembali menyurati DPRD terkait penjualan saham bir di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Ini keempat kalinya Pemprov DKI bersurat ke DPRD.

"Sudah. Iya, Maret ngajuin lagi (ke DPRD). Isinya sama, permohonan penjualan saham," kata Sekretaris BP BUMD Riyadi saat dihubungi, Senin (8/3/2021).

Pemprov DKI sudah bersurat pada 4 Maret 2021. Namun hingga kini Riyadi belum menerima respons maupun balasan dari DPRD DKI.

Terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan untuk merestui penjualan saham ini bukan hal mudah. Mengingat, PT Delta adalah salah satu penyumbang dividen terbesar bagi Ibu Kota.

Politikus PDIP ini menilai penjualan saham tidak bisa sembarang dilakukan, apalagi secara menggebu-gebu. Dia meminta Pemprov DKI melakukan kajian komprehensif terkait hal ini.

Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta masih menggenggam 26,25 persen saham di perusahaan tersebut. Posisi kepemilikan saham lainnya diisi oleh San Miguel Malaysia 58,33 persen dan sisanya milik masyarakat luas.

(idn/idn)