Round-Up

Ragam Analisis Masa Jabatan Presiden 3 Periode yang Harus Diwaspadai

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 16 Mar 2021 05:48 WIB
Jakarta -

Isu masa jabatan presiden 3 periode kembali menjadi perdebatan. Beragam pendapat pakar mengenai isu yang diembuskan oleh Amien Rais ini. Berikut ragam analisis tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar menyebut saat ini tidak mungkin jabatan presiden 3 periode. Kemungkinan itu hanya bisa terlaksana apabila mengubah pasal pada Undang-Undang Dasar (UUD).

"Kan 3 periode itu kan sudah tidak mungkin kan, karena di UUD sudah (diatur). Tapi kalau UUD diubah berarti kan harus mengubah mengubah pasal 7 itu kan untuk mengubah itu. Pertanyaannya mungkinkah diubah?" kata Zainal saat dihubungi detikcom, Senin (15/3/2021).

"Nah, saat ini saya dengar MPR sudah menyatakan tidak mau mengganggu pasal 7. Presiden juga sudah menyatakan tidak berminat untuk itu (3 periode jabatan presiden)," lanjutnya.

Zainal kemudian menyinggung kemungkinan amandemen Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurutnya amandemen itu bisa berimplikasi ke persoalan masa jabatan presiden.

"Tetapi ada hal yang kadang-kadang yang dikhawatirkan, yaitu ketika amandemen katanya hanya untuk GBHN. Tapi jangan salah, mengganti GBHN itu bisa berimplikasi ke persoalan masa jabatan presiden dan pengangkatan presiden," ucapnya.

Menurut Zainal, Presiden harus menjalankan GBHN. Jika Presiden tidak menjalankan GBHN, kata Zainal bisa berimplikasi pada jabatan Presiden itu sendiri.

"Kan GBHN itu presiden harus menjalankan GBHN kan, masalahnya kalau presiden tidak menjalankan bagaimana? Apakah berarti MPR bisa menjatuhkan presiden? Kalau kita bilang presiden bisa dijatuhkan MPR, itu memiliki implikasi kepada pengangkatan presidennya," katanya.

Tak hanya pengangkatan, dia menilai hal tersebut akan berdampak kepada konsep pemilihan presiden ke depannya.

"Nah, kalau presiden diangkat oleh MPR berarti kan mengubah soal konsep pemilihan, berarti banyak perubahan ke pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Dasar, itu sebabnya saya bilang ya bisa jadi," ucapnya.


Kemungkinan Presiden Bisa 3 Periode Dinilai Kecil


Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra punya analisis mengenai isu masa jabatan presiden 3 periode. Bagaimana pandangan Yusril?

Yusril mulanya berbicara soal amandemen pertama UUD 45 (1999) yang mengubah ketentuan Pasal 7 UUD 45 di mana presiden dan wakil presiden hanya menjabat maksimum dua kali periode jabatan, yakni selama 10 tahun. Amandemen itu, menurut Yusril, menutup peluang seorang presiden memegang jabatannya sampai tiga periode, kecuali lebih dahulu dilakukan amandemen lagi terhadap ketentuan Pasal 7 UUD 45 tersebut.

"Perubahan UUD memang bisa terjadi melalui 'konvensi ketatanegaraan'. Teks sebuah pasal tidak berubah, tetapi praktiknya berbeda dengan apa yang diatur di dalam teks. Contohnya adalah ketika sistem pemerintahan kita berubah dalam praktik dari sistem Presidensial ke sistem Parlementer pada bulan Oktober 1945. Perubahan itu dilakukan tanpa amandemen UUD, namun dalam praktiknya perubahan itu berjalan dan diterima oleh rakyat," ucap Yusril dalam keterangannya, Senin (15/3/2021).

Selanjutnya
Halaman
1 2 3