Komisi B DPRD DKI Sebut Sarana Jaya Tak Terbuka: Beli 70 Ha Lahan, Untuk Apa?

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Senin, 15 Mar 2021 20:21 WIB
Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz, rapat komisi B DPRD DKI dengan jakpro, jakpro
Foto: Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz (Arief Ikhsanudin/detikcom).
Jakarta -

Komisi B DPRD DKI Jakarta menyebut Sarana Jaya membeli puluhan hektare lahan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Namun pihaknya mengaku tak mengetahui lokasi maupun peruntukan lahan yang telah di beli ini.

"Karena ada info dari Sarana Jaya bahwa selama ini mereka sudah membeli 70 hektare tanah. Selama ini, dua tahun terakhir," kata Ketua Komisi B Abdul Aziz di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/3/2021).

Bahkan, Politikus PKS ini menyatakan tak pernah menerima laporan permasalahan pengadaan lahan oleh perusahaan properti milik Pemprov DKI tersebut. Hingga akhirnya, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan yang menjerat Dirut Perumda Sarana Jaya, Yoory Corneles muncul ke permukaan.

"Kami ingin tahu lebih detail 70 hektare (lahan) ini di mana lokasinya dan untuk apa. Selain itu, apakah ada permasalahan dengan tanah-tanah itu. Selama ini kan tidak pernah dibuka, kita tahunya ini lancar lancar saja, ternyata setelah kasus ini kita lihat ini ada potensi penyalahgunaan dan sebagainya. Karena itu kami minta Sarana Jaya untuk 70 ha ini datanya dibuka kepada kami," tegasnya.

Sebagai mitra kerja, Aziz meminta agar ke depannya Sarana Jaya terbuka dalam menyampaikan data kepada komisinya. Termasuk, peruntukan lahan 70 hektare yang dibeli oleh Sarana Jaya. Hal ini, sebutnya, merupakan bagian dari pengawasan DPRD DKI Jakarta terhadap kinerja BP BUMD.

"Kalau memang ada masalah dibuka kepada kami, kami tidak ingin kejadian di masa depan yang kami tidak tahu, dilimpahkan ke kami. Seperti juga kejadian ini. Kejadian ini ada di masa sekarang," ujarnya.

"Padahal kami kan belum tahu ini pengadaannya di masa lalu. Kita tidak ingin hal ini berulang. Bukan hanya di Sarana Jaya tapi BUMD yang lain. Saya sudah imbau BP BUMD dan dewan agar kerja lebih keras lagi menjalankan fungsi mengawasi agar hal ini tidak terjadi ke depan," sambung dia.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

Simak Video: Terkait Kasus Lahan Rumah DP Rp 0, KPK Akan Panggil Anies?

[Gambas:Video 20detik]