ADVERTISEMENT

Komisi B DPRD Dapat Laporan Pengadaan Lahan di Cipayung untuk Rumah DP Rp 0

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Senin, 15 Mar 2021 20:57 WIB
Pengadaan lahan yang dibeli PD Sarana Jaya di Cipayung, Jakarta Timur, kini menjadi perkara di KPK. Apa yang terjadi?
Pengadaan lahan yang dibeli PD Sarana Jaya di Cipayung, Jakarta Timur, kini menjadi perkara di KPK (Foto: Dedy Istanto/detikcom)
Jakarta -

KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Cipayung, Jakarta Timur (Jaktim), yang menjadikan Dirut Perumda Sarana Jaya, Yoory Corneles sebagai tersangka. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mendapat laporan pengadaan lahan berkaitan dengan proyek pembangunan rumah DP Rp 0.

"Keterangan dari BKD, dari Pak Edi keuangan daerah itu untuk DP 0, tapi kami juga minta buktinya, karena ini kan masih, ada yang bilang ini DP 0, ada yang bilang ini untuk yang lain," kata Aziz di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/3/2021).

Namun, Aziz menyatakan bahwa pihaknya tak mau menduga-duga. Ia ingin Direksi Perumda Sarana Jaya langsung memberikan keterangan kepadanya.

"Kami ingin bergerak berdasarkan dokumen karena itu kami sudah minta dokumennya pada beliau dan beliau berjanji akan memberikannya hari ini dan nanti kita akan lihat dari dokumen itu. Itu bukti yang autentik, akurat untuk apa sebenarnya penggunaan tanah ini," tegasnya.

Ke depannya, Komisi B kembali menjadwalkan pertemuan bersama direksi Perumda Sarana Jaya untuk dimintai keterangan atas kasus ini. Untuk itu, Aziz meminta agar Perumda Sarana Jaya menyiapkan data lokasi pengadaan lahan yang selama ini dilakukan perusahaannya.

"Saya kira cukup dari Sarana Jaya, beliau minta waktu satu bulan sebenarnya kami melihatnya terlalu lama, Jadi saya putuskan dua pekan harus sudah siap dengan data-data yang akurat untuk menjawab semua persoalan-persoalan yang ada ini," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi B DPRD DKI Jakarta menunda rapat bersama direksi Perumda Sarana Jaya terkait kasus pengadaan lahan di Cipayung, Jaktim. Rapat ditunda lantaran Sarana Jaya belum bisa melengkapi data yang diminta Komisi B.

"Karena memang kami membutuhkan data-data yang akurat begitu, dan untuk itu kami memutuskan untuk menunda rapat ini, meneruskannya kembali dua pekan dari sekarang, untuk mendapatkan data-data yang akurat, sekali lagi kami tidak ingin berangkat dari asumsi kami juga tidak ingin berangkat dari prasangka-prasangka karena kejadian ini bukan pada masa periode yang sekarang tapi periode yang lalu," kata Aziz.

Meskipun rapat ditunda, Perumda Sarana Jaya berjanji untuk segera melengkapi data. Tak terkecuali, data terkait peruntukan lahan di Cipayung, Jaktim.

Perkara dugaan korupsi pengadaan lahan itu muncul ke permukaan setelah diketahui adanya dokumen resmi KPK yang mencantumkan sejumlah nama tersangka. Identitas tersangka yang disebutkan jelas ialah Yoory Corneles sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya.

Dalam dokumen itu, disebutkan pula perkara dugaan korupsi itu terkait pembelian lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019, oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Diketahui nama Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya yaitu Yoory Corneles Pinontoan. Namun belakangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Yoory dari jabatannya itu.

Simak Video: Komisi B DPRD DKI Tunda Pembahasan Sarana Jaya soal Kasus Lahan

[Gambas:Video 20detik]



(jbr/jbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT