Djoko Tjandra Bawa-bawa Eks PM Malaysia Najib Razak soal Cek Status DPO

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Senin, 15 Mar 2021 13:51 WIB
Djoko Tjandra kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo hadir sebagai saksi.
Djoko Tjandra sewaktu mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Terdakwa penyuap 2 jenderal dan Pinangki Sirna Malasari, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, mengakui pemberian Rp 10 miliar kepada Tommy Sumardi untuk mengecek statusnya dalam daftar pencarian orang (DPO). Namun, Djoko Tjandra mengklaim tidak tahu bahwa uang itu diberikan ke Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo untuk urusan DPO itu.

"Untuk bisa masuk ke Indonesia guna kepentingan pendaftaran permohonan PK tersebut, saya minta tolong kepada Saudara Tommy Sumardi yang saya kenal dan berdasarkan rekomendasi dari besan Saudara Tommy Sumardi, sahabat saya, mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, untuk mengecek status DPO saya. Saudara Tommy Sumardi menyanggupi, tetapi ada biayanya. Awalnya Tommy Sumardi meminta fee sebesar Rp 15 miliar. Saya tawar menjadi Rp 10 miliar dan Saudara Tommy Sumardi menyetujuinya," kata Djoko Tjandra saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (15/3/2021).

Djoko menyebut kewajibannya hanya membayar fee Rp 10 miliar kepada Tommy. Dia tidak mengetahui soal untuk apa uang itu digunakan.

"Saya tidak tahu untuk apa saja Tommy Sumardi menggunakan fee yang saya bayarkan tersebut. Itu jadi urusan dan tanggung jawab Tommy Sumardi. Kewajiban saya hanya membayar biaya sebesar Rp 1 miliar yang kami sepakati," ujarnya.

Diketahui, Tommy Sumardi juga dijerat dalam dalam kasus suap red notice kepada Irjen Napoleon selaku Kadivhubinter Polri saat itu dan Brigjen Prasetijo selaku Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri saat itu. Tommy sudah divonis pidana 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Kembali ke kasus Djoko Tjandra, setelah berhasil masuk ke Indonesia, Djoko langsung mendaftarkan permohonan PK atas kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, permohonan PK itu tidak terwujud dan akhirnya dia ditangkap.

"Setelah itu saya datang ke Indonesia dengan tujuan hanya satu, yakni dapat melakukan pendaftaran permohonan PK saya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah pendaftaran tersebut saya kembali ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tetapi kemudian, apa yang saya harapkan dengan permohonan PK tersebut tidak terjadi. Saya ditangkap oleh Kepolisian Malaysia, diserahkan ke Kepolisian Negara RI, menjalani hukuman penjara selama 2 tahun sebagai Terpidana dan menjadi Terdakwa dalam persidangan ini," jelasnya.

Sebelumnya, Djoko Tjandra dituntut 4 tahun bui dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia diyakini jaksa memberi suap ke dua jenderal polisi berkaitan dengan red notice serta menyuap jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait fatwa Mahkamah Agung (MA).

Djoko Tjandra diyakini jaksa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan Pasal 15 juncto Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 dan 2 KUHP.

Lihat juga Video "Irjen Napoleon Tolak Vonis Hakim: Lebih Baik Mati, Lalu Goyang TikTok":

[Gambas:Video 20detik]



(run/dhn)