Blak-blakan Abdullah Hehamahua

Sniper dan Kekalahan Ahok di Pilkada DKI dalam Kasus Km 50

Deden Gunawan, Sudrajat - detikNews
Minggu, 14 Mar 2021 08:39 WIB
Jakarta -

Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 anggota Laskar FPI di tol Cikampek, Km 50, tengah menyusun buku putih yang berisi berbagai bukti terjadinya pelanggaran HAM berat dalam kasus tersebut. Salah satu yang akan dipaparkan adalah bukti pemenuhan tiga unsur (terstruktur, sistematis, dan massif) pelanggaran HAM berat, seperti diminta Menko Polhukam Prof Mahfud Md.

"Saya bisa paham bila Komnas HAM menyatakan hanya pelanggaran HAM biasa karena rujukannya tanggal 7 Desember 2020. Tapi kami tidak melihat peristiwa itu ujuk-ujuk tanggal 7," kata Ketua TP3 Abdullah Hehamahua dalam video Blak-blakan yang tayang di detikcom, Jumat (11/3/2021).

Tim, dia melanjutkan, menarik peristiwa itu jauh ke belakang dan ke depan. Alasannya, target utama dari terjadinya peristiwa itu adalah pentolan Front Pembelas Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS). Juga ormas-ormas Islam, seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan FPI. "Kami tarik ke peristiwa Pilkada DKI 2017 sebagai sumber pertama," kata Abdullah.

Kala itu Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) sebagai calon gubernur petahana yang didukung Presiden (Jokowi), kabinet, parpol-parpol, dan beberapa pengusaha besar ternyata kalah. Penyebabnya antara lain gerakan 212 di bawah komando HRS. Akibatnya, HRS dipersekusi dan dikriminalisasi hingga akhirnya menetap di Arab Saudi selama tiga tahun.

Saat HRS ditemui di Saudi, Abdullah Hehamahua melanjutkan, dirinya diperlihatkan surat dari imigrasi Saudi. Isinya pernyataan adanya permintaan dari Indonesia agar menghalangi HRS kembali ke Tanah Air. Anehnya, ketika HRS kembali ke Tanah Air dan melakukan sejumlah aktivitas terbuka seperti sengaja tak ada antisipasi memadai dari aparat keamanan. Hingga kemudian HRS dinyatakan melanggar protokol kesehatan.

Hal itu berlanjut hingga penguntitan HRS dan rombongan dari Sentul menuju arah Karawang. Dalam perjalanan, terjadi saling salip sampai enam anggota Laskar FPI tewas. Di situlah, menurut Abdullah Hehamahua, terpenuhi unsur terstruktur dan sistematis.

Untuk unsur massif juga terpenuhi karena jumlah korban tewas lebih dari satu orang. "Lalu diikuti oleh pembubaran FPI dan penurunan baliho-baliho dan papan nama FPI yang melibatkan tentara," kata Master Pendidikan dari Institut Teknologi Megatec, Kuala Lumpur, itu.

Hal lain yang luput dari perhatian Komnas HAM, kata Abdullah Hehamahua, adalah kehadiran seseorang berpakaian hitam dengan senjata laras panjang pada 6 Desember sore hari. Hal ini didapat berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata di sekitar lokasi.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2