Kunjungi Kalsel, Wamen LHK Pantau Penanganan Pascabanjir

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (10/3). Kedatangannya ini untuk mengetahui perkembangan penanganan pascabanjir yang melanda beberapa kabupaten di Kalsel beberapa waktu lalu.

Alue menyampaikan penanganan pascabanjir di Kalsel ini tidak hanya sektoral di KLHK saja, melainkan kerja kolaboratif yang terintegrasi. Dilakukan bersama-sama antara kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, juga swasta.

"Dari sisi KLHK, ada beberapa aspek perencanaan yang diharapkan bisa menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan sekaligus penanganannya, di antaranya aspek perencanaan, rekayasa teknis/engineering, vegetatif, sosial, regulasi, serta penegakan hukum," ujar Alue dalam keterangan tertulis, Kamis (11/3/2021).

Di KLHK, lanjutnya, ada enam Direktorat Jenderal terkait yang akan terlibat di dalam kegiatan penanganan pascabanjir di Kalsel untuk jangka pendek. Keenam Eselon I tersebut yaitu Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Ditjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3, serta Ditjen Penegakan Hukum LHK.

"Tahun ini kita ada kurang lebih 24 kegiatan dengan total anggaran dari APBN kurang lebih Rp 83,37 miliar, yang akan dilaksanakan oleh 6 Ditjen tadi," tuturnya.

Sementara itu, peran swasta yang terkait dengan KLHK yaitu bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, mereka mempunyai kewajiban untuk merehabilitasi DAS. Selain itu, ada kewajiban rehabilitasi oleh pemegang izin perkebunan. Kurang lebih Rp 556 miliar dalam jangka pendek tahun ini akan dilakukan oleh dunia usaha.

"Jadi kewajiban mereka itu merehabilitasi DAS Barito yang meliputi Kalsel dan Kalteng. Tahun ini, kita fokuskan mereka merehabilitasi DAS yang ada di Kalsel," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Kalsel Safrizal ZA menyampaikan pihaknya saat ini tengah fokus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersangkutan langsung terhadap masyarakat. Dalam jangka pendek tengah dilakukan perbaikan sarana prasarana seperti jembatan, dan akses jalan yang sempat terputus.

"Melalui pertemuan ini, kami mohon dukungan KLHK terhadap rencana strategis di Kalsel di antaranya pemulihan DTA Riam Kiwa, pembangunan bendungan Pancur Hanau, dan usulan penetapan Kawasan Hidrologis Gambut di Kalsel," ungkapnya.

Terkait RHL, Safrizal mengatakan revegetasi itu perlu menjadi sebuah gerakan dan masyarakat harus ikut serta terlibat. Selain upaya perbaikan DAS di hulu, masyarakat juga perlu diajak untuk menerapkan pola tanam yang lebih ramah lingkungan.

Selanjutnya, untuk mengetahui perkembangan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di Kalsel, Alue mengunjungi lokasi RHL Tahun 2019 di wilayah kerja BPDASHL Barito di Kabupaten Tanah Laut. Pada lokasi seluas 949 hektare tersebut, dibagi menjadi 4 blok dengan pola intensif, masing-masing 1.100 pohon, yang ditanami jenis karet, kemiri, jengkol, durian, dan lain-lain.

Keberhasilan pemulihan lingkungan juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Salah satu contohnya yaitu pengelolaan lingkungan hidup di Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura, Kabupaten Banjar.

Melalui bantuan dari KLHK, mulai 2019 dibangun sarana MCK, Biodigester, dan IPAL domestik dengan kapasitas untuk 800 jiwa. Kemudian, pada 2020 KLHK melanjutkan pembangunan MCK dan IPAL domestik dengan kapasitas 800 jiwa lagi, ditambah pembangunan ekoriparian sebagai upaya penataan lingkungan di sempadan sungai kawasan Pondok Pesantren Darul Hijrah. Biogas yang dihasilkan oleh biodigester digunakan sebagai substitusi bahan bakar untuk memasak di Pondok Pesantren tersebut.

Alue Dohong juga mengatakan bantuan berupa IPAL dan ekoriparian ini sangat berguna, selain nilai estetika, juga menjamin pengolahan limbah, bahkan pemanfaatan biogas. Ia berpesan untuk terus memelihara dan melestarikan lingkungan sekitar.

Pada kunjungannya tersebut, Wamen Alue Dohong didampingi oleh Dirjen PPKL MR. Karliansyah, Sekditjen PPKL Sigit Reliantoro, Sekditjen PDASHL Dyah Murtiningsih, Sekditjen PKTL Hanif Faisol Nurafiq, Tenaga Ahli Menteri Bidang Konflik Agraria dan Mediasi, dan pimpinan UPT KLHK di Kalsel.