Keluarga Korban Semanggi Kasasi Lawan Jaksa Agung: Tak Ada Takut atau Mundur!

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 10 Mar 2021 18:24 WIB
Muhammad Isnur
Muhammad Isnur (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pengacara keluarga korban peristiwa Semanggi I-II akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan PTTUN Jakarta yang memenangkan gugatan banding Jaksa Agung. Pengacara korban Semanggi I-II, Muhammad Isnur mengaku kecewa karena PTTUN Jakarta membatalkan putusan PTUN Jakarta yang menyatakan Jaksa Agung melawan hukum.

"Bu Sumarsih sejak awal sebenarnya sudah punya standing, beliau sudah berjuang hampir 20 tahun lebih tidak ada kata mundur, kata takut, tidak ada kemudian kata kira-kira khawatir atas putusan ini, beliau akan terus maju dan mengupayakan kasasi," ujar Isnur, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube KontraS, Rabu (10/3/2021).

Lebih lanjut, ia berharap majelis hakim kasasi di Mahkamah Agung dapat mengoreksi putusan PTTUN Jakarta dan memberikan putusan yang adil. Selain itu, Isnur berharap tidak ada upaya intervensi terhadap proses hukum tersebut.

"Sebenarnya dalam tanda kutip kita tahu bersama ada problem di dalam ranah independensi. Kami tahu ada banyak kasus hakim-hakim ditangkap oleh KPK, panitera, bahkan levelnya Ketua MK saja pernah ditangkap KPK, nah kami sebenarnya tidak ingin menuduh, tapi kami sebenarnya tidak ingin menuduh, tapi kami khawatir kalau kemudian ada praktik-praktik seperti ini, praktik-praktik intervensi, praktik-praktik lobi, dan lain-lain di belakang. Kami yakin mudah-mudahan Mahkamah Agung bisa menjaga jika terjadi dan terus menjaga jika terjadi dan terus menegakkan hukum dan keadilan," ungkapnya.

Kemudian, Isnur menyoroti pertimbangan hakim PTTUN Jakarta yang menyatakan belum dapat menerima permohonannya karena pemohon belum mengajukan banding administratif. Menurut Isnur, sebenarnya pemohon Sumarsih telah mengajukan banding administratif meskipun bertandatangan di dalam surat terbuka ke Presiden Jokowi dengan kop surat Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), tapi menurut hakim PTTUN Jakarta seharusnya surat tersebut disampaikan melalui kuasa hukum. Isnur berharap hakim majelis kasasi akan memeriksa perkara tersebut dengan adil.

"Dari putusan PTTUN ini kita bisa lihat, PTTUN ini tidak membantah atau sama sekali tidak kemudian mengusik-ngusik soal pokok perkara yang menjelaskan bahwa pernyataan Jaksa Agung itu perbuatan melawan hukum, justru PTTUN itu sangat kira-kira menurut kami agak sedikit mengkhawatirkan kalau kemudian permainannya seperti ini," ungkap Isnur.

"PTUN apa tidak melihat dalam surat tersebut JSKK itu siapa, JSKK itu bu Sumarsih sendiri, jadi bu Sumarsih tanda tangan walaupun dia pakai kop JSKK, tapi dia pribadi sebagai penggugat telah mengajukan dalil administratif. Jadi kalau kita mau melakukan dalil PTTUN, PTTUN sendiri melakukan kecerobohan yang luar biasa, dengan bilang bu Sumarsih karena sudah ngasih kuasa ke LBH Jakarta sehingga JSKK tidak berhak melakukan banding padahal JSKK itu adalah bu Sumarsih sendiri. Jadi menurut saya ini beban berat dari Mahkamah Agung, Mahkamah Agung harus mengkoreksi hakim-hakim seperti ini," ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin memenangkan banding terkait pernyataannya yang menyebut peristiwa Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran HAM berat. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta membatalkan putusan PTUN Jakarta yang menyatakan Jaksa Agung melawan hukum terkait pernyataannya yang menyebut peristiwa Semanggi I dan II pada rapat paripurna DPR bukanlah pelanggaran HAM berat.

"Mengadili menerima secara formal permohonan banding dari pembanding/tergugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT tanggal 4 November 2020 yang dimohonkan banding," ujar ketua majelis hakim Sulistyo, dikutip dari putusan PTTUN Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Majelis hakim banding PTTUN juga menerima eksepsi pembanding (Jaksa Agung) terkait gugatan penggugat prematur. Selain itu, dalam pokok perkara, majelis hakim banding PTTUN Jakarta menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, serta meminta para terbanding atau penggugat membayar biaya perkara RP 250 ribu.

"Menyatakan Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat Tidak Dapat Diterima," ujar Sulistyo.

Adapun majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diketuai Sulistyo, dan hakim anggota Dani Elpah, Wenceslaus. Putusan itu diketok pada 2 Maret 2021.

(yld/dhn)