Kasus Km 50 Tak Bisa Dibawa ke Pengadilan HAM, Ini Penjelasan Komnas HAM

ADVERTISEMENT

Kasus Km 50 Tak Bisa Dibawa ke Pengadilan HAM, Ini Penjelasan Komnas HAM

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Rabu, 10 Mar 2021 06:23 WIB
Beka Ulung Hapsara
Beka Ulung Hapsara (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan tidak perlu melibatkan Mahkamah Internasional dalam penyelesaian kasus ini. Taufan menyebut lembaga internasional percaya pada hasil investigasi Komnas HAM. Sebab, Komnas HAM bagian dari jejaring lembaga penegak HAM.

"Bahkan ada yang mau mengundang Mahkamah Internasional itu tentu saja tidak dalam konteks hukum yang ada sekarang," ujar Taufan Damanik dalam konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/1).

"Karena Komnas HAM merupakan bagian dari Global Alliance untuk National Human Rights Institution," lanjutnya.

Selain itu, Taufan menyebut Komnas HAM memiliki akreditasi yang mentereng untuk melakukan penyidikan hingga pemantauan. Jadi, kata Taufan, tak perlu ada spekulasi ke depannya soal tewasnya laskar FPI.

Kemudian Taufan juga mengatakan upaya TP3 untuk membawa kasus tewasnya enam anggota laskar FPI ke Mahkamah Internasional (Internasional Criminal Court/ICC) di Den Haag, Belanda, akan terhadang sejumlah hambatan.

"Indonesia bukan negara anggota Internasional Criminal Court (Mahkamah Internasional) karena belum meratifikasi Statuta Roma. Karena itu, Mahkamah Internasional tidak memiliki alasan hukum untuk melaksanakan suatu peradilan atas kasus yang terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia, karena Indonesia bukan negara anggota (state party)," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam keterangan tertulis, Selasa (26/1/2021).

Selain itu, kata Taufan, kasus tewasnya enam anggota laskar FPI juga tidak memenuhi unsur unable atau ketidakmampuan pengadilan nasional dan unwilling atau kondisi tidak bersungguh-sungguh sebuah negara dalam menjalankan pengadilan. Sebab, saat ini proses peradilan kasus tersebut masih berjalan.

"Unsur unable dan unwilling tidak terpenuhi karena saat ini kasus tersebut masih diproses, baik oleh kepolisian maupun lembaga negara independen, yakni Komnas HAM RI. Dengan begitu, mekanisme peradilan Indonesia tidak sedang dalam keadaan kolaps sebagaimana disyaratkan Pasal 17 ayat 2 dan ayat 3 Statuta Roma," tuturnya.


(lir/jbr)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT