.webp)
Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI pengawal Habib Rizieq bersama Amien Rais bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). PPP menilai pertemuan itu menunjukkan adanya perhatian khusus Presiden Jokowi terhadap kasus tewasnya enam orang laskar FPI.
"Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Presiden memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Selasa (9/3/2021).
Awiek mengatakan pertemuan Jokowi dengan Amien Rais dkk menunjukkan sikap Presiden yang terbuka. Menurut Awiek, pertemuan itu juga menunjukkan Jokowi siap berdialog terkait hal yang menjadi perhatian publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu justru menunjukkan bahwa Presiden Jokowi sangat terbuka dan siap berdialog untuk hal-hal yang menyedot perhatian publik," ujarnya.
Lebih jauh Awiek juga mengatakan pertemuan itu menepis anggapan setiap pihak yang menyebut Jokowi tidak mau bertemu TP3. Ia pun meminta semua pihak menunggu hasil pertemuan Jokowi dengan Amien Rais.
"Bahwa seolah-olah Presiden tidak mau bertemu TP3, ternyata tidak begitu kenyataannya. Selanjutnya, ayo kita lihat follow up dari pertemuan tersebut," tuturnya.
TP3 6 anggota laskar FPI sebelumnya menyampaikan sejumlah hal penting saat bertemu dengan Presiden Jokowi. TP3 menilai kasus tewasnya laskar FPI merupakan pelanggaran HAM berat.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
"Kami minta agar para pelaku pembunuhan diadili dan dihukum secara adil. Ini adalah pelanggaran HAM berat, bukan hanya pelanggaran HAM versi Komnas HAM," kata salah satu inisiator TP3, Muhyiddin Junaidi, lewat pesan singkat, Selasa (9/3).
Dalam pernyataan yang disampaikan saat audiensi dengan Jokowi, Amien Rais dkk mengatakan enam anggota laskar FPI telah dibunuh secara kejam. Mereka menilai ada extrajudicial killing oleh aparat negara.
Amien Rais dkk mendesak pemerintah untuk memproses kasus tersebut sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
"Kami mendesak kasus ini harus segera diselesaikan secara tuntas, transparan, dan berkeadilan agar tidak menjadi warisan buruk dari pemerintahan ini," lanjut pernyataan tersebut.
