Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum masuk pada program legislasi nasional (Prolegnas) 2021. Lalu bagaimana kelanjutan mengenai revisi UU ITE ini?
Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya mengungkap alasan revisi UU ITE ini tak masuk prolegnas. Willy menyebut revisi UU ITE masih dalam proses kajian oleh pemerintah.
"(Revisi UU) ITE belum masuk karena masih dikaji oleh pemerintah," kata Willy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/3/2021).
Willy menyebut surat edaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait UU ITE cukup efektif. Dia mengatakan jajaran Polri harus menjalankan surat edaran itu di lapangan.
"Sejauh ini bridging surat edaran Kapolri itu cukup efektif untuk kemudian menyebarkan ini. Tinggal bagaimana diskresi-diskresi yang ada di polisi itu benar-benar berjalan," ujarnya.
"Kita tentu ingin polisi menjadi lebih apa, bahasanya, lebih tepat tabayun ya, melakukan proses yang dialogis dalam setiap penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan saling lapor itu," sambung Willy.
Penjelasan Menkum HAM soal revisi UU ITE
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menjelaskan perihal pemerintah belum mengajukan revisi UU ITE. Dia mengatakan pemerintah masih melakukan public hearing UU ITE sebelum melakukan pembahasan bersama DPR.
"Soal UU ITE, Pak Ketua, ini lagi dibahas dan dilakukan public hearing," kata Yasonna saat rapat kerja dengan Baleg DPR RI di gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (9/3/2021).
