TP3 Yakin Kasus Km 50 Pelanggaran HAM Berat, PPP: Alat Bukti Harus Jelas!

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Rabu, 10 Mar 2021 05:52 WIB
Arsul Sani (Rahel/detikcom)
Foto: Arsul Sani (Rahel/detikcom)
Jakarta -

Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan atau TP3 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) menilai peristiwa Km 50 adalah pelanggaran HAM berat dan mendesak agar dibawa ke pengadilan HAM. PPP meminta agar TP3 menunjukkan bukti dan konstruksi hukum yang jelas.

"Terkait keinginan mereka itu, PPP melihat bahwa pemerintah terbuka terhadap yang mereka inginkan. Namun, proses hukum dalam konteks pelanggaran HAM berat untuk diadili di Pengadilan HAM memang harus disertai dengan konstruksi hukum yang jelas, dan didasarkan pada alat-alat bukti. Tidak hanya dan tidak bisa didasarkan pada keyakinan saja," kata Waketum PPP, Arsul Sani kepada wartwan, Selasa (9/3/2021).

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan dalam hukum acara pidana keyakinan memang menjadi syarat untuk mengadili. Namun juga harus disertai dengan dua alat bukti.

"Dalam hukum acara pidana sendiri, maka keyakinan itu memang jadi syarat untuk mengadili dan memutuskan perkara pidana, tetapi harus disertai dengan dua alat bukti. Yang jelas harus ada saksi-saksi yang terkait dengan peristiwa tersebut dan petunjuk-petunjuk yang bisa diperoleh, juga misalnya senjata, selongsong peluru dan lain-lain," kata dia.

Kepada TP3, Arsul Sani meminta agar tidak hanya menyampaikan desakan berdasarkan keyakinan. Dia meminta TP3 menunjukkan bukti.

"TP3 tidak hanya mendesak berdasar keyakinan saja, tetapi juga harus didukung keinginannya dengan menyampaikan bukti maupun analisisnya secara akurat," kata dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2