Sejumlah perusahaan yang menjadi penyedia bansos disebut berafiliasi dengan tiga anggota DPR RI dalam persidangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong KPK menindaklanjuti temuan di persidangan itu.
"ICW mendorong agar KPK menindaklanjuti temuan berupa keterangan dari saksi yang diperiksa pada persidangan perkara dugaan suap pengadaan paket sembako di Kementerian Sosial," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Selasa (9/3/2021).
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa menghadirkan Adi Wahyono yang merupakan anak buah mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara yang juga berstatus tersangka dalam kasus ini. Dalam persidangan, Adi Wahyono menyebutkan ada aliran dana kepada pihak-pihak tertentu.
Selain itu, saksi mengutarakan ihwal pembagian jatah pengelolaan bansos kepada empat grup besar, di antaranya satu juta paket diberikan ke Herman Herry, 400 ribu paket ke Ihsan Yunus, 300 ribu paket ke bina lingkungan, dan 200 ribu ke Juliari Batubara.
"Maka dari itu, KPK harus menelisik lebih jauh, utamanya pada dua poin. Pertama, apa yang melatarbelakangi pemberian jatah pengelolaan paket bansos tersebut kepada pihak-pihak tertentu, seperti Herman Herry, Ihsan Yunus, Bina Lingkungan, dan kerabat maupun kolega Juliari Batubara?" ucap Kurnia.
Dia menilai penelusuran KPK penting, setidaknya untuk membuktikan dugaan nepotisme dibalik penunjukan tersebut. Sebab, kata dia, Herman Herry, Ihsan Yunus, dan Juliari Batubara dalam satu partai yang sama, yakni PDIP.
"Selain itu, pertanyaan yang juga penting, apakah keempat grup tersebut layak secara kualitas sebagaimana diatur dalam regulasi LKPP, untuk mendapatkan proyek pengelolaan paket bansos?" katanya.
Selain itu, Kurnia menilai KPK harus menelusuri saat vendor-vendor itu ditunjuk sebagai pengelola. Apakah ada dugaan pemberian suap dari vendor teknis yang menyediakan paket sembako? Jika ada, selaku penyelenggara negara, mereka dinilai telah memenuhi kualifikasi sebagai penerima suap.
Lebih jauh, KPK dinilai harus menelusuri pemberian fee kepada pihak-pihak swasta. Dalam hal ini, KPK dinilai mesti mendalami apakah pihak swasta itu mengetahui bahwa uang yang diberikan berasal dari tindak kejahatan? Jika pihak swasta tersebut mengetahui dan tetap menerima pemberian itu, patut diduga ia melanggar Pasal 5 ayat (1) UU TPPU sebagai pelaku pasif dan dapat diproses hukum oleh KPK.
"Di luar itu, hingga saat ini ICW masih melihat ada banyak kejanggalan dalam proses hukum perkara dugaan suap pengadaan paket sembako di KPK. Misalnya, keengganan KPK untuk memanggil seorang politisi sebagai saksi, keterlambatan penggeledahan, permintaan penyelidikan ulang, dan hilangnya nama Ihsan Yunus dalam surat dakwaan," katanya.
"Untuk itu, publik amat berharap jika Dewan Pengawas dapat bertindak guna menelusuri adanya oknum internal-Pimpinan-Deputi-Direktur yang berusaha menghambat kerja-kerja penyidik," tambahnya.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Lihat Video: Terseret Kasus Suap Bansos, Cita Citata Penuhi Undangan EO
