.webp)
Di sisi lain, diduga bila pembelian lahan itu untuk program rumah DP nol rupiah. Hal itu disampaikan Bendahara Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter yang sekaligus menyebut adanya dugaan penggelembungan dana saat pembelian lahan itu.
"Iya. Jadi proses pembelian tanah yang diduga ada mark up. Jadi mark up nya ini mungkin terindikasi, jadi ada kerugian negara. Dan pada saat rapat di Banggar yang saya tahu Rp 5,2 juta per meter," kata Jupiter saat dihubungi, Senin (8/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut Jupiter menerangkan Pemprov DKI Jakarta mengamanahkan pembangunan rumah DP nol rupiah kepada PD Sarana Jaya. Khusus di Cipayung, luas pengadaan lahannya mencapai 4,1 hektare. Tanah ini, sebutnya, dibanderol dengan harga Rp 5,2 juta per meter.
"Untuk nol rupiah, jadi program DP nol rupiah adalah program dari Pemprov DKI tapi diberikan penugasan dibangun oleh BUMD, Sarana Jaya. Nah untuk objek program DP nol rupiah ini ada di kawasan Munjung, kelurahan Pondok Ranggon, itu di Kecamatan Cipayung ya, Jakarta Timur. Kurang-lebih pembelian tanahnya itu seluas 41.921 meter kubik (4,1 hektare)," ungkapnya.
Tak hanya itu, politikus NasDem ini menyampaikan, sejak 2018, pembangunan rumah DP nol rupiah ini juga dilakukan di sejumlah wilayah lainnya. Misalnya di Jakarta Utara dan Jakarta Barat.
"Di bandar Kemayoran di Jakarta Utara juga ada, kemudian dia di Cengkareng, Jakbar. Kemudian juga ada di Pondok Kelapa, (pembangunannya) sudah mencapai 57 persen," terangnya.
Berkaitan dengan perkara itu Anies selaku Gubernur DKI Jakarta telah menonaktifkan Yoory Corneles Pinontoan dari jabatannya di PD Sarana Jaya. Hal ini menyusul penetapan Yoory sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan di DKI Jakarta.
Pencopotan Yoory sebagai dirut berlaku sejak Jumat (5/3) lalu. Keputusan ini tertuang dalam Kepgub Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
KPK Nyatakan Pembelian Lahan untuk Bank Tanah DKI
Belakangan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberikan penjelasan perihal pengadaan lahan itu. Menurutnya, belum ada rencana jelas terkait peruntukan lahan tersebut.
"Terkait pengadaan tanah Munjul, Cipayung sejauh ini data yang kami peroleh pengadaan tanah tersebut untuk bank tanah Provinsi DKI Jakarta," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (9/3/2021).
"Jadi belum ada rencana peruntukannya," imbuh Ali.
(dhn/fjp)
