Sidang Terdakwa Penyuap Nurhadi, Hakim Konfirmasi Saksi soal Proyek PLMTH

Zunita Putri - detikNews
Jumat, 05 Mar 2021 14:59 WIB
Sidang Nurhadi
Sidang kasus suap-gratifikasi Nurhadi beberapa waktu lalu. (Zunita/detikcom)
Jakarta -

Majelis hakim mengonfirmasi terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang diklaim menantu mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, Rezky Herbiyono, dalam sidang. Hakim mengonfirmasi itu ke Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Saroni Soegiarto, yang menjadi saksi di sidang.

Saroni dihadirkan menjadi saksi sidang terdakwa penyuap Nurhadi, Hiendra Soenjoto, selaku Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT). Awalnya, Saroni menjelaskan tentang bendungan di Jawa Timur, dia mengatakan selama menjabat Kepala BBWS, belum ada proyek PLTMH.

"Saya nggak tahu, kalau di wilayah kami (PLTMH) belum ada," kata Saroni di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).

Saroni menjelaskan, jika ada perusahaan swasta yang hendak mengelola aliran sungai milik negara, mereka harus mengajukan izin. Namun, menurutnya, sejak 2014 hingga saat ini belum ada swasta yang mengajukan izin.

Hakim ketua Saifudin Zuhri kemudian mengonfirmasi tentang pernyataan Rezky Herbiyono yang mengaku memiliki proyek PLTMH dengan Hiendra Soenjoto di Jawa Timur. Proyek itu diklaim tidak jadi dilakukan oleh menantu Nurhadi.

"Kami pernah mendengarkan keterangan saksi katanya awal mulanya emang dibentuk seperti itu setelah dalam perkembangan nggak jadi apa memang begitu? Jadi ada wacana pemanfaatan seperti itu oleh swasta, kemudian tidak jadi, Bapak tahu nggak kenapa nggak jadi?" tanya hakim Saifudin.

"Saya tidak tahu, karena regulasi saya kira," jelas Saroni.

Meski begitu, Saroni mengaku tidak tahu persis apakah pada 2014 Rezky dan Hiendra pernah mengajukan izin proyek PLTMH atau tidak. Dia mengaku baru menjabat Kepala BBWS sejak 2018.

Hiendra yang duduk sebagai terdakwa pun memberi tanggapan. Dia menilai keterangan Saroni tidak bisa memberi fakta terkait wacana proyek PLTMH Rezky.

"Jadi keterangan Saudara Saksi dari awal hingga sekarang, karena Saudara Saksi baru bekerja di Balai Besar 2018, oleh sebab itu saya melihat bahwa Saudara Saksi sama sekali tidak mengetahui proses perizinan PLTMH di Sungai Brantas," ujar Hiendra.

Diketahui, Hiendra Soenjoto didakwa memberi suap kepada Nurhadi sebesar Rp 45,7 miliar. Suap diberikan agar Nurhadi mengurus perkara Hiendra di tingkat Pengadilan Negeri hingga MA.

Jaksa mengatakan Nurhadi menerima uang dari Hiendra melalui menantunya, Rezky Herbiyono. Suap diberikan agar Nurhadi mengurus perkara gugatan Hiendra melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan gugatan melawan Azhar Umar.

Atas dasar itu, Hiendra didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(zap/mae)