Jaksa Pertanyakan Validasi Saksi Ahli Kubu Syahganda

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Kamis, 04 Mar 2021 14:44 WIB
Sidang Syahganda Nainggolan (Luqman Nurhadi/detikcom)
Sidang Syahganda Nainggolan (Luqman Nurhadi/detikcom)
Depok -

Kubu Syahganda Nainggolan menghadirkan saksi ahli bahasa dalam sidang kasus penghasutan demo menolak omnibus law yang berujung ricuh di Jakarta. Jaksa penuntut umum (JPU) kembali keberatan terhadap saksi yang meringankan Syahganda itu.

Saksi ahli bahasa Reka Yuda Mahardika dihadirkan penasihat hukum Syahganda dalam sidang di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Kamis (4/3/2021). Jaksa keberatan terhadap saksi tersebut karena tidak ada dalam BAP penyidikan dan tidak memiliki surat tugas.

"Ahli biasanya, apalagi tenaga pendidik, yang merupakan dari institusi pendidikan, seharusnya punya surat tugas atau legalitas," ujar jaksa Arief Syafriyanto dalam persidangan.

Jaksa meminta hakim tidak mempertimbangkan pernyataan saksi. Pihaknya juga konsisten tidak akan menanggapi pernyataan kepada saksi.

"Kalau majelis berpendapat lain, memberi kesempatan, apa yang disampaikan ahli hanya untuk didengar di persidangan, bukan sebagai pertimbangan," ucap jaksa.

"Kami konsisten tetap kami anggap bukan sebagai keterangan ahli mengingat tidak bisa divalidasi," tambahnya.

Hakim ketua Ramon Wahyudi menghargai keputusan jaksa. Dia meminta jaksa menuangkan keberatannya dalam proses sidang berikutnya.

"Saudara tuangkan dalam putusan, ada pleidoi, duplik, dan sebagainya ya. Ini kan hak PH dan terdakwa," ucap hakim.

Sementara itu, penasihat hukum Syahganda, Abdullah Al Katiri, menegaskan saksi yang dihadirkan bukan mewakili institusi, melainkan hadir secara individu.

"Ini individu, Yang Mulia, bukan dari institusi," ujar Al Katiri.

Dalam perkara ini, Syahganda Nainggolan duduk sebagai terdakwa. Ia hadir secara virtual dari Rutan Bareskrim Polri.

Syahganda didakwa menyebarkan berita bohong terkait kasus penghasutan demo menolak omnibus law yang berujung ricuh di Jakarta. Syahganda didakwa melanggar Pasal 14 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

"Dakwaan pertama, Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; atau kedua, Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; atau ketiga, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana," kata pejabat humas PN Depok, Nanang Herjunanto, saat dimintai konfirmasi, Senin (21/12).

Dalam pasal ini, Syahganda terancam pidana penjara 10 tahun penjara. Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan 9 tersangka penghasutan. Dari 9 tersangka itu, beberapa di antaranya Ketua KAMI Medan Khairi Amri (KA) serta petinggi KAMI, Syahganda Nainggolan (SN), Jumhur Hidayat (JH), dan Anton Permana (AP).

(run/isa)