.webp)
Beberapa tenaga kesehatan di RSUD Pariaman baru-baru ini menggelar demonstrasi menuntut jasa pelayanan yang belum dibayarkan hingga saat ini. Melihat hal ini, Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumatera Barat, Andre Rosiade menginstruksikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar agar mencarikan solusi permasalahan tersebut.
Ia mengatakan jangan sampai persoalan jasa pelayanan tidak dibayarkan kepada nakes. Terlebih selama pandemi, para nakes telah berjuang membantu melawan penanganan virus COVID-19.
"Kami mendengar ada demonstrasi nakes di RSUD Pariaman karena jasa mereka belum dibayarkan. Fraksi Gerindra DPRD Sumbar harus segera mencarikan solusi untuk pembayaran jasa mereka. Kami memberikan penugasan yang jelas, sampai Fraksi Gerindra harus mengawal ketersediaan anggaran," kata Andre dalam keterangan tertulis, Selasa (2/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komisi VI DPR RI ini juga menyampaikan persoalan anggaran pada dasarnya dapat disiasati dengan memastikan dana digunakan untuk untuk kepentingan yang kuat.
"Kami nilai, pembayaran jasa nakes RSUD ini sangat penting dan harus segera dilakukan. Kami minta Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat segera menuntaskannya," katanya
Oleh karena itu, Andre meminta agar Fraksi Gerindra DPRD Sumbar memastikan ketersediaan anggaran dan memanggil pejabat yang bertanggung jawab mengurusi masalah tersebut.
"Kalau soal anggaran langsung dipastikan saja. Tapi kalau ada ketidakbecusan pejabatnya, segera dipanggil," tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat mengaku terkejut dengan adanya aksi demo di RSUD Pariaman, bahkan juga diikuti dokter-dokter yang jarang turun ke lapangan.
Menurutnya, hal ini merupakan sesuatu yang memang harus ditindaklanjuti. Pasalnya, nakes juga merupakan garda terdepan melawan pandemi dan lebih rentan terkena virus berbahaya.
"Kami cukup kaget dengan demo itu, tapi tentu masalahnya sangat besar. Karena masalahnya insentif nakes, padahal sudah ada anggaran Rp 500 miliar lebih dalam refocusing anggaran 2020. Kami di DPRD Sumbar sudah memastikannya di Badan Anggaran dan rapat-rapat anggaran untuk insentif tenaga kesehatan," katanya.
Wakil ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini menegaskan, secara kebijakan politik anggaran sebenarnya sudah selesai untuk nakes, APD (alat pelindung diri), dan lainnya.
"Sekarang tinggal Dinas Kesehatan Sumbar yang lebih bijak dalam mengelola anggaran. Atau jangan-jangan karena Kadinas Kesehatan bukan dokter, jadi kurang memahami spirit kerja dokter dan berimbas sampai ada demo," paparnya.
Hidayat menyebut sesuai amanah Andre, pihaknya akan menindaklanjuti hal ini dan meminta Komisi V DPRD untuk memanggil Dinas Kesehatan dan dimintai penjelasannya.
"Kalau anggaran kurang dan jadi masalah, kami akan tambahkan lagi. Meski kami masih yakin sudah ada dana dalam refocusing yang mencukupi. Ini menarik ditelusuri. Gubernur yang sebelumnya memang tidak becus juga mengurus ini. Kami di DPRD Sumbar saja sudah mengalihkan dana Pokir (pokok pokok pikiran) untuk mengadakan anggaran kesehatan ini," katanya.
Seperti diketahui, ratusan pegawai RSUD Pariaman yang terdiri dari dokter, perawat dan karyawan melakukan aksi demo, Senin (1/3). Dalam kesempatan tersebut, para nakes menuntut direkturnya mundur dari jabatan karena dinilai gagal dalam memimpin rumah sakit tersebut.
Salah satu dokter spesialis yang merupakan koordinator unjuk rasa, dr. Pasca Alfajra mengatakan poin-poin yang dituntut yaitu jasa pelayanan tidak dibayarkan sejak Maret 2020. Berdasarkan pernyataan dr. Alfahra, jasa pelayanan hanya dibayar 50 persen sementara pihak BPJS telah membayarkan klaim sampai November 2020.
Di samping itu, para nakes juga menuntut soal insentif COVID-19 yang baru dibayarkan hingga Juli 2020, yang juga baru dibayarkan 50 persen. Selain itu insentif tindak siaga medis dokter spesialis yang tidak dibayarkan sejak Maret 2020 juga menjadi tuntutan pada unjuk rasa kemarin.
(mul/mpr)
