Pemerintah mendatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah. Dalam PP itu, biro travel wajib memisahkan dana umrah dari calon jemaah dengan keuangan perusahaan. Untuk mencegah kasus Firsrt Travel terulang?
"Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib membuka Rekening Penampungan. Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari rekening dana operasional PPIU di luar kegiatan umrah," demikian bunyi Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 PP 38/2021 yang dikutip detikcom, Minggu (28/2/2021).
PP 38/2021 adalah amanat Pasal 68 dan Pasal 185 b UU Cipta Kerja. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul.
"Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PPIU wajib membuka Rekening Penampungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah untuk kegiatan umrah," demikian bunyi Penjelasan PP 38/2021.
Adapun harga referensi biaya paket perjalanan umrah ditetapkan oleh Menteri Agama secara berkala sebagai acuan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU). Setelah itu, calon jemaah umrah menyetor ke rekening penampungan ke Bank Penerima Setoran (BPS) atas nama calon jemaah.
Saksikan juga 'Arab Saudi Larang 20 Negara Masuk Wilayahnya, Termasuk Indonesia':
