.webp)
Partai Demokrat (PD) telah memecat sejumlah kadernya yang terlibat upaya kudeta rumah tangga partai dan konferensi luar biasa (KLB). PD berharap tidak ada lagi pemecatan kader gelombang kedua terkait isu kudeta dan KLB.
"Kalau gelombang kedua saya pikir tidak, kita harapkan tidak ada lagi gelombang. Karena ini hanya segelintir orang ini lah," kata anggota Majelis Tinggi PD, Syarif Hasan saat jumpa pers di Jakarta Selatan, Sabtu (27/2/2021).
Syarif menuturkan pemecatan kepada sejumlah kader sudah sesuai dan memenuhi syarat dalam AD/ART Partai. Syarif meyebut seluruh mekanisme Partai sudah ditempuh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama aturan partai AD/ART itu sudah memenuhi syarat bagaimana cara untuk memberhentikan kader partai Demokrat. Ada mekanismenya, semua mekanisme ditempuh," tuturnya.
Syarif menyampaikan sebanyak tujuh orang kader yang dipecat telah melanggar kode etik. Pelanggaran kode etik yang dilakukan ketujuhnya, dinilai sudah sangat luar biasa. Dia mengibaratkan pelanggaran yang dilakukan ketujuhnya sama seperti disersi dalam dunia militer.
"Khusus untuk tujuh orang ini, ini pelanggaran kode etik itu sangat luar biasa sehingga penanganannya disamping daripada mengikuti prosedur juga penanganan harus luar biasa. Ini sama dengan kalau di tentara itu disersi, kalau disersi itu hukumannya apa," ujarnya.
"Nah sama ini, kalau mereka masih bisa dibina tentu itu menjadi pilihan dari Partai Demokat. Tetapi ternyata mereka sudah tidak bisa dibina, jadi lebih bagus ya kita pecat. Dan kalau mereka sudah dipecat sudah tidak punya lagi hak sedikitpun mengatasnamakan Partai Demokat," imbuhnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat memutuskan untuk memberhentikan sejumlah kader yang terbukti terlibat konfrensi luar biasa (KLB) secara ilegal terkait pengambilalihan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Nama-nama kader partai seperti Jhoni Allen Marbun hingga Darmizal dipecat dari anggota Partai Demokrat.
"Sehubungan dengan desakan yang kuat dari para kader Partai Demokrat, yang disampaikan oleh para Ketua DPD dan Ketua DPC untuk memecat para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inkonstitusional, maka DPP Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat terhadap nama-nama berikut: Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya," kata Kepala Barkomstra Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangannya, Jumat (26/2).
Tak hanya itu, Marzuki Alie yang selama ini aktif buka suara terkait kudeta Partai Demokrat juga diberhentikan oleh Partai Demokrat dari keanggotaan partai. Dia dinilai bersalah lantaran menyatakan secara terbuka di media massa tentang kebencian dan permusuhan kepada Partai Demokrat, terkait organisasi, kepemimpinan dan kepengurusan partai yang sah.
"Selain keenam orang di atas, DPP Partai Demokrat juga memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat kepada Marzuki Alie karena terbukti melakukan pelanggaran etika Partai Demokrat, sebagaimana rekomendasi Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat," sebutnya.
