DPRD Provinsi Sumatera Barat meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit investigasi penggunaan dana penanganan COVID-19 di daerahnya. DPRD juga meminta adanya pemeriksaan aliran dana miliaran rupiah yang tak jelas identifikasinya.
Permintaan itu merupakan bagian dari rekomendasi yang diputuskan lewat rapat paripurna, yang berlangsung sejak Jumat (26/2) kemarin hingga Sabtu (27/2/2021) dini hari tadi.
DPRD meminta BPK mengaudit penggunaan dana penanganan COVID-19 yang mencapai Rp 150 miliar. Adapun soal aliran dana yang tidak jelas, mereka menyebut nominalnya sebesar Rp 49,2 miliar.
Selain itu, DPRD meminta Gubernur segera mengambil tindakan terhadap Kepala Badan Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar dan pejabat atau staf lainnya yang terindikasi telah melakukan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa.
"Dalam LHP BPK, terdapat beberapa temuan yang sangat krusial dalam penanganan pandemi COVID-19. Terdapat dua temuan yang sangat penting, yaitu adanya kemahalan harga pembelian hand sanitizer sebesar Rp 4,7 miliar lebih, dan pembayaran pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 49 miliar lebih yang tidak sesuai dengan ketentuan," kata Supardi, Ketua DPRD Sumbar.
"Hasil pembahasan Pansus telah disampaikan kepada fraksi untuk mendapatkan tanggapan-masukan, dan pertimbangan fraksi-fraksi menjadi bagian dan kesatuan tidak terpisahkan dari hasil pembahasan dilakukan Pansus," kata dia.
