Round-up

Babak Baru Dugaan Penyimpangan Dana COVID Rp 150 M di Sumbar

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 27 Feb 2021 08:53 WIB
Sejumlah bantuan sosial (bansos) bakal cair lagi di tahun 2021 ini. Salah satunya bansos tunai sebesar Rp 300 ribu per bulan.
Ilustrasi uang (Grandyos Zafna/detikcom)
Padang -

Kasus dugaan penyimpangan anggaran puluhan miliar rupiah yang digunakan untuk pengadaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) terus ditelusuri. Kini kasus penyelewengan dana Rp 49 miliar tersebut memasuki babak baru.

Penelusuran itu bermula dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait indikasi penyimpangan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 yang jumlahnya Rp 150 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 49 miliar digunakan untuk pengadaan hand sanitizer.

Menindaklanjuti temuan itu, DPRD Sumbar pun membentuk Panitia Khusus (Pansus) COVID-19 pada 17 Februari 2021. Pansus COVID-19 juga telah melakukan pertemuan dengan Satgas Penanganan COVID-19 di Jakarta untuk melaporkan dugaan penyimpangan anggaran tersebut.

Pansus COVID-19 pun memberikan beberapa rekomendasi kepada DPRD Sumbar. Mulai meminta BPK mengelar audit investigasi hingga penindakan tegas terhadap Kepala BPBD Sumbar.

Minta BPK Gelar Audit Investigasi Dana COVID

Pansus COVID-19 memberi rekomendasi kepada DPRD Sumbar agar meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit investigasi.

"Pansus menduga tidak tertutup kemungkinan hal yang sama juga terjadi pada paket pekerjaan lainnya di BPBD. Oleh sebab itu, Pansus merekomendasikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat supaya meminta BPK RI melanjutkan pemeriksaan terhadap paket pekerjaan yang belum sempat diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat," kata Ketua Pansus COVID-19 DPRD Sumbar, Mesra, kepada wartawan, Jumat (26/2/2021).

Mesra mengungkapkan, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, disebutkan telah terjadi pemahalan harga pada pengadaan barang, sehingga mengakibatkan kerugian daerah hampir Rp 4,9 miliar. Pemahalan harga terjadi dalam pengadaan hand sanitizer sebesar Rp 4,8 miliar, ditambah kekurangan volume pengadaan logistik kebencanaan, seperti masker, thermo gun, dan hand sanitizer senilai Rp 63 juta.

Selain pemahalan harga, Pansus COVID-19 DPRD Sumbar juga menyebut adanya pembayaran kepada penyedia jasa yang dilakukan secara tunai. Akibatnya, sebut Mesra, ada pembayaran sebesar Rp 49,2 miliar yang tidak bisa diidentifikasi.

"Transaksi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa menurut BPK Ri tidak sesuai ketentuan. Bendahara dan Kalaksa BPBD melakukan pembayaran tunai kepada penyedia jasa, sehingga ini melanggar ketentuan. Akibat transaksi tunai yang itu, terindikasi potensi pembayaran sebesar Rp 49,2 miliar lebih tidak bisa diidentifikasi," ungkap Mesra.