Pansus Usul ke DPRD Sumbar agar Minta BPK Gelar Audit Investigasi Dana COVID

Jeka Kampai - detikNews
Jumat, 26 Feb 2021 18:46 WIB
Ketua Pansus COVID-19 DPRD Sumbar, Mesra.
Ketua Pansus COVID-19 DPRD Sumbar, Mesra (Jeka Kampai/detikcom)
Padang -

Pansus COVID-19 DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran penanganan penyebaran virus Corona di Sumbar. Pansus COVID-19 memberi rekomendasi kepada DPRD Sumbar agar meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit investigasi.

"Pansus menduga tidak tertutup kemungkinan hal yang sama juga terjadi pada paket pekerjaan lainnya di BPBD. Oleh sebab itu, Pansus merekomendasikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat supaya meminta BPK RI untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap paket pekerjaan yang belum sempat diperiksa oleh BPK RI perwakilan Sumatera Barat," kata Ketua Pansus COVID-19 DPRD Sumbar, Mesra, kepada wartawan, Jumat (26/2/2021).

Mesra mengungkapkan, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, disebutkan telah terjadi pemahalan harga pada pengadaan barang, sehingga mengakibatkan kerugian daerah hampir Rp 4,9 miliar. Pemahalan harga terjadi dalam pengadaan hand sanitizer sebesar Rp 4,8 miliar, ditambah kekurangan volume pengadaan logistik kebencanaan, seperti masker, thermo gun, dan hand sanitizer senilai Rp 63 juta.

"Kerugian daerah tersebut terjadi pada sebagian paket pekerjaan saja. Sedangkan masih banyak paket iainnya yang belum dibuktikan oleh BPK apakah terjadi kejadian yang sama berupa pemahalan harga atau kekurangan volume pekerjaan," sebut Mesra.

Selain pemahalan harga, Pansus COVID-19 DPRD Sumbar juga menyebut adanya pembayaran kepada penyedia jasa yang dilakukan secara tunai. Akibatnya, sebut Mesra, ada pembayaran sebesar Rp 49,2 miliar yang tidak bisa diidentifikasi.

"Transaksi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa menurut BPK-Ri tidak sesuai ketentuan. Bendahara dan Kalaksa BPBD melakukan pembayaran tunai kepada penyedia jasa, sehingga ini melanggar ketentuan. Akibat transaksi tunai yang itu, terindikasi potensi pembayaran sebesar Rp 49,2 miliar lebih tidak bisa diidentifikasi," ungkap Mesra.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.