Soal Dugaan Penyimpangan Rp 150 M Dana COVID, Ini Kata BPBD Sumbar

Jeka Kampai - detikNews
Rabu, 24 Feb 2021 17:57 WIB
Kepala Badan Pelaksana BPBD Sumbar, Erman Rahman (Jeka Kampai/detikcom)
Kepala Badan Pelaksana BPBD Sumbar Erman Rahman (Jeka Kampai/detikcom)
Padang -

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat (BPBD Sumbar) menjelaskan soal dugaan penyimpangan anggaran penanganan COVID-19 di Sumbar sebesar Rp 150 miliar. BPBD Sumbar menyatakan sudah memberi penjelasan kepada Pansus COVID-19 yang dibentuk DPRD Sumbar terkait polemik ini.

"Semua sudah kita jelaskan kepada Pansus sebagai pertanggungjawaban. Itu bukan temuan, tapi dipertanyakan. Jadi itu pembelian-pembelian dalam rangka percepatan penanganan COVID-19," kata Kepala Badan Pelaksana BPBD Sumbar Erman Rahman kepada wartawan, Rabu (24/2/2021).

Erman menjamin semua pengadaan terkait penanganan COVID-19 dapat dipertanggungjawabkan. Ia siap membeberkan proses pengadaan sampai APD disalurkan. BPBD Sumbar, lanjutnya, berterima kasih kepada Pansus DPRD Sumbar karena telah menjalankan fungsi pengawasan sehingga penyelenggara pemerintah dapat bertindak lebih hati-hati ke depan.

Erman menyatakan menghormati upaya Pansus COVID-19 DPRD Sumbar untuk mendalami temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI.

"LHP kan sudah keluar. Sekarang Pansus juga sudah bekerja, kita hormati. Tentu apa yang diputuskan Pansus itu yang terbaik," kata dia.

Saat ini, Pansus masih melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah pihak terkait. DPRD Sumbar akan mengeluarkan keputusannya melalui rapat paripurna pada Jumat (26/2) mendatang.

Pansus baru dibentuk pada Rabu (17/2) sebagai tindak lanjut dari LHP BPK RI yang disampaikan ke DPRD Sumbar pada 29 Desember. Ada dua LHP dari BPK. Pertama adalah LHP Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19. Kedua adalah LHP atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan tahun 2020 pada Pemprov Sumbar dan instansi terkait lainnya.

Dalam LHP Kepatuhan, BPK menyimpulkan beberapa hal. Di antaranya ada indikasi pemahalan harga pengadaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) dan transaksi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi terjadi penyalahgunaan.

Sesuai dengan aturan dalam Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat terkait wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan BPK diterima. Artinya, masa jawaban tersebut akan berakhir menjelang akhir Februari ini.

Menurut Wakil Ketua Pansus DPRD Sumbar tentang LHP BPK terkait COVID-19, Nofrizon, Pansus sudah memanggil sejumlah pihak yang terkait dengan penanganan COVID-19 di Sumbar, termasuk bertemu dan berkonsultasi dengan Satgas COVID-19 di BNPB.

"Di Satgas atau BNPB kita mendapat konfirmasi bahwa syarat pembayaran sebuah pengadaan, bayar 50 persen (dulu) dengan disaksikan BPKP dan diawasi langsung oleh KPK. Tapi di Sumbar hanya seperti beli cabai. Uang miliaran rupiah dipakai cash," kata dia.

Dalam laporannya, secara keseluruhan BPK mencatat ada temuan Rp 150 miliar dari total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19, yang mencapai Rp 490 miliar. Dari jumlah tersebut, salah satunya Pansus mencurigai angka Rp 49 miliar untuk pengadaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer).

"Ada Rp 49 miliar yang dicurigai (lagi). Itu untuk keperluan pengadaan hand sanitizer," katanya.

(jbr/jbr)