KPK Panggil Ulang Bupati Semarang Terpilih Terkait Kasus Bansos Corona

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Jumat, 26 Feb 2021 14:13 WIB
Wakil Bupati Semarang
Bupati Semarang Ngesti Nugraha (Foto: dok. detikcom)
Jakarta -

KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Bupati Semarang terpilih, Ngesti Nugraha, sebagai saksi terkait kasus bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19. Ngesti tidak hadir pada panggilan kemarin karena bertepatan dengan pelantikannya.

"Benar (minta jadwal ulang). Informasi yang kami terima, kemarin yang bersangkutan konfirmasi tidak bisa hadir," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (26/2/2021).

Ngesti seharusnya memenuhi panggilan KPK pada Kamis (25/2) sebagai saksi tersangka Matheus Joko Santoso (MJS). Selain Ngesti, KPK memanggil politikus PDIP Ihsan Yunus dan empat saksi lainnya.

Ali mengatakan akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Ngesti. Namun pihaknya belum bisa memastikan kapan waktunya.

"Akan dijadwal ulang namun belum ditentukan waktunya," ujar Ali.

Ngesti Nugraha sebenarnya dipanggil KPK dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Semarang. Penyidik KPK memerlukan keterangannya sebagai saksi terkait kasus bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19. Ngesti meminta penjadwalan ulang pemeriksaan karena dilantik menjadi Bupati Semarang.

"Saya dapat panggilan sebagai saksi di KPK terkait kasus bansos. Tetapi, dengan pelantikan jadi Bupati Semarang ini, saya meminta penjadwalan ulang pemeriksaan," jelas Ngesti Nugraha saat ditemui wartawan di rumah dinas Bupati Semarang, Ungaran Timur, Jumat (26/2/2021).

Pengajuan penjadwalan ulang itu telah dilakukan Ngesti Nugraha. Meski begitu Ngesti mengatakan akan tetap mematuhi hukum. Ia segera memenuhi panggilan dari KPK.

"Pengajuan penjadwalan ulang sudah dilakukan kemarin, karena bertepatan dengan pelantikan saya sebagai Bupati Semarang," ungkapnya.

"Yang jelas saya pasti patuh hukum dan siap memenuhi panggilan KPK," lanjutnya.

Untuk diketahui, kasus korupsi bansos Corona ini menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Dia dijerat bersama empat orang lainnya, yaitu Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Harry Sidabukke.

Dua nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos. Sedangkan dua nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor pengadaan bansos.

KPK menduga Juliari menerima jatah Rp 10 ribu dari setiap paket sembako senilai Rp 300 ribu per paket. Total setidaknya KPK menduga Juliari Batubara sudah menerima Rp 8,2 miliar dan Rp 8,8 miliar.

Simak juga Video: Bansos 14 Lembaga Pendidikan di Tasikmalaya 'Disunat' Hingga Rp 2 M

[Gambas:Video 20detik]



(run/dhn)