Mahfud Md: UU ITE Bisa Diubah dan Direvisi Jika Berwatak Pasal Karet

Kadek Melda - detikNews
Kamis, 25 Feb 2021 23:36 WIB
Mahfud Pimpin Rapat TGPF Penambakan di Papua
Mahfud Pimpin Rapat TGPF Penambakan di Papua (dok. Kemko Polhukam)
Jakarta -

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyampaikan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk membuat kesepakatan baru terkait kontroversi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurutnya, UU ITE bisa direvisi jika di dalamnya berisi pasal karet.

"Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk membuat resultante atau kesepakatan baru terkait kontroversi di dalam UU ITE. Jika memang di dalam undang-undang itu ada substansi-substansi yang berwatak haatzai artikelen, berwatak pasal karet maka bisa diubah dan bisa direvisi," kata Mahfud melalui keterangan tertulis, Kamis (25/2/2021).

Mahfud menuturkan revisi bisa dengan cara mencabut atau menambahkan kalimat. Selain itu, penambahan penjelasan, kata Mahfud, bisa dilakukan untuk merevisi UU ITE.

"Revisi itu dengan mencabut atau menambahkan kalimat, atau menambah penjelasan di dalam undang-undang itu," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah membentuk tim pengkaji Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tim ini melibatkan 3 kementerian.

"Hari ini saya menyampaikan bahwa 3 kementerian, tentunya melibatkan kementerian dan lembaga pendukung, hari ini secara resmi mengumumkan follow up arahan Presiden kepada Kapolri dan kepada lembaga-lembaga perumus dan penegak hukum pada tanggal 15 hari lalu, pada hari Rabu yang lalu dalam Rapimnas TNI-Polri, di mana Presiden mengarahkan untuk dilakukan kajian-kajian terhadap UU ITE," kata Mahfud kepada wartawan di Kemenko Polhukam, Senin (22/2)

Kajian utamanya akan dilakukan di sejumlah pasal yang dinilai sebagai pasal karet. Tiga kementerian itu adalah Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, dan Kemenkum HAM.

Tim tersebut, kata Mahfud, diberi waktu 2-3 bulan untuk kemudian menyampaikan laporan. Selama tim bekerja, penegak hukum diminta benar-benar menjalankan UU ITE dengan cermat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menkominfo Johnny G Plate menjelaskan tim ini akan dipimpin pejabat Kemenko Polhukam dibantu 2 subtim yang dipimpin masing-masing oleh pejabat Kemenkominfo dan Kemenkum HAM.

"Ketua Sub-Tim 1 Henri Subiakto. Ketua Sub-Tim 2 dari Kemenkum HAM Prof Widodo," ujar Johnny.

Johnny mengatakan tim Kominfo akan membuat petunjuk pelaksanaan UU ITE, terutama di Pasal 27, 28, dan 29. Dia menegaskan petunjuk pelaksanaan ini bukan norma hukum baru.

(man/man)