Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menegaskan Polri siap memberi masukan jika UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) direvisi. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan, jika ada pasal-pasal yang dianggap karet menimbulkan masalah, harus direvisi.
"Siapa tahu nanti ada permintaan masukan, kita beri masukan untuk UU ITE itu," ujar Argo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (24/2/2021).
Argo menjelaskan kepolisian sudah melakukan upaya agar masyarakat tidak mudah terjerat UU ITE. Salah satunya dengan menghadirkan virtual police, yang bertugas menegur masyarakat di ranah dunia digital.
"Tadi sudah saya jelasin bahwa berkaitan UU ITE, kita berupaya bagaimana kita membantu masyarakat jangan sampai terjebak dengan adanya virtual police ini," tuturnya.
"Itu suatu giat maupun ide yang dilakukan polisi untuk masyarakat," sambung Argo.
Diketahui, pemerintah membentuk tim untuk mengkaji UU ITE. Tim telah disusun dan mulai bekerja.
Tim ini tak lepas dari arahan Presiden Jokowi soal pelaksanaan UU ITE. Menurut Jokowi, jika UU ITE dengan pasal-pasal yang dianggap karet adalah masalah, maka harus direvisi.
"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini," kata Jokowi seperti dilihat dalam channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/2).
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya....
Simak video 'Susunan Tim Kajian UU ITE: Mahfud Md Hingga Jenderal Listyo':
