.webp)
Sebanyak 1.026 personel Satpol PP Kota Makassar belum menerima gaji sejak 3 bulan lalu, tepatnya dari Desember 2020 hingga Februari 2021. Pj Walkot Makassar Rudy Djamaluddin mengklaim telah membayar tunggakan gaji bawahannya itu, tapi dibantah Kasatpol PP Makassar Iman Hud.
Awalnya, Iman Hud menyebut total 1.100 personelnya mulai dari tenaga kontrak hingga PNS tidak dibayarkan gajinya sejak 3 bulan lalu. Belakangan, 74 PNS dari jumlah tersebut dibayarkan gajinya, tapi tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
"Satpol-Linmas itu kan total 1100 orang, PNS 74 orang jadi masih ada 1026 orang belum terima gaji dan operasional," kata Iman saat berbincang dengan detikcom, Selasa (23/2).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iman memaklumi jika TPP 74 personelnya yang berstatus PNS belum menerima TPP karena masalah administrasi di Pemkot Makassar. Tapi dia mempertanyakan nasib 1.026 personelnya yang berstatus tenaga kontrak dan belum digaji sejak 3 bulan.
"Makanya kan penjelasan Bapak Wali Kota kalau TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) masalah teknis oke lah kita kan PNS yang 74 orang tidak ada masalah. Tapi yang 1.026 orang, yang pegawai kontrak ini yang kasihan karena sejak Desember, Januari sampai Februari belum terima gaji sama operasional," ujar Iman.
Meski 1.026 pegawainya itu tidak menerima gaji sejak 3 bulan lalu, tapi mereka tetap bertugas seperti biasanya. Hal ini membuat Iman kian prihatin.
"Kita prihatin dan tugas jalan terus," katanya.
Menanggapi keluhan Iman, Pj Walkot Makassar Rudy Djamaluddin mengklaim telah membayar gaji 1.026 personel Satpol PP. Simak selengkapnya di halaman selanjutnya>>>
Usai kabar soal gaji 1.026 personel Satpol PP mencuat, Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengklaim telah membayar tunggakan gaji untuk 1.100 personel Satpol PP Makassar. Klaim Rudy tersebut didasari laporan yang ia terima dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar.
"Dilaporkan kepada saya tidak ada masalah, saya kan sudah tanyakan, jangan sampai seorang sudah berkeringat tidak diberikan gajinya, itu saya punya prinsip. Jadi dia bilang sudah (dibayar gaji Satpol PP)," jelasnya.
Rudy juga mengakui adanya masalah terkait pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di lingkup Pemkot Makassar karena masalah administrasi. Tapi dia menyebut masalah itu ada pada satuan kerja masing-masing SKPD.
"Yang bermasalah memang masalah TPP-nya, karena ada masalah administrasi yang belum selesai biasanya. Itu adalah (karena) dirinya sendiri (SKPD terkait)," tegasnya.
Namun, klaim Rudy itu dengan tegas langsung dibantah Iman Hud. Simak selengkapnya di halaman selanjutnya>>>
Merespons klaim Rudy, Iman menyebut jika gaji 1.026 personelnya yang tertunggak 3 bulan tersebut baru dibayarkan pada Rabu (24/2) malam tadi, tapi pembayaran itu hanya untuk gaji yang tertunggak di bulan Desember 2020, sementara 2 bulan sisanya belum diterima.
"Baru sekitar Rp 1,3 juta untuk satu bulan gaji (Desember 2020). Jadi Januari-Februari belum (dibayarkan gaji)," tuturnya.
Lebih lanjut Iman mengungkapkan gaji Desember itu baru dibayarkan untuk 74 orang PNS dari 1.100 personel yang belum dibayar gajinya. Sementara sisanya sekitar 1.026 orang belum menerima gaji dan TPP.
"Baru satu bulan dibayarkan di Desember. Januari dan Februari belum, operasional dan gaji, jadi ada operasional dan ada gaji," kata Iman.
Selain itu, Iman mengeluhkan 74 PNS di Satpol PP Kota Makassar belum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejak Desember 2020 hingga sekarang.
"Tujuh puluh empat orang itu PNS belum ada TPP. Tapi kepentingan gaji sebulan dibayar saya syukur, tapi harusnya keluar ini Januari-Februari," tegasnya.
