.webp)
Skandal perselingkuhan yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) James Arthur Kojongian (JAK) berbuntut panjang. JAK kini terancam dicopot dari jabatan.
Surat pencopotan JAK dari Wakil Ketua DPRD Sulut ini secara resmi dikirimkan oleh DPRD Sulut ke Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dilakukan setelah DPRD Sulut menggelar rapat paripurna yang memutuskan pemberhentian JAK dari pimpinan DPRD Sulut.
"Torang (kami) sudah kirim surat ke Mendagri melalui gubernur. Kan Mendagri yang mengangkat dan memberhentikan. Jadi kami sampaikan kalau dia (James Arthur Kojongian) diberhentikan dari pimpinan Dewan," ujar Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen saat dimintai konfirmasi wartawan, Selasa (23/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kini DPRD Sulut tengah menunggu surat balasan dari Kemendagri. Surat pencopotan JAK dari pimpinan Dewan juga sudah diteruskan parpol pengusung JAK, yakni Partai Golkar.
"Tinggal tunggu surat balasan. Tembusan ke Partai Golkar saya sudah tanda tangan," tuturnya.
Lebih lanjut Andi Silagen enggan mencampuri lebih jauh terkait keputusan Golkar soal pencopotan JAK. Dia hanya menyebut Golkar masih punya banyak kader yang lebih pantas menggantikan JAK di DPRD Sulut.
"Apalagi Golkar kan banyak kader hebat," tuturnya.
Istri JAK, Elsiana Paruntu, yang dimintai tanggapan terkait pencopotan suaminya dari pimpinan DPRD Sulut enggan berkomentar lebih jauh. "Minta tolong ya, saya no comment dulu," singkat Michaela.
Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut menyoroti keputusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut yang merekomendasikan pencopotan JAK dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD. Golkar menilai keputusan BK bersifat politis.
Ketua Fraksi Golkar Raski Mokodompit mengatakan tak seharusnya BK menyerahkan pemberhentian James Arthur Kojongian ke Partai Golkar. Sebab, hal itu merupakan keputusan BK.
"Kalau memang keputusan Badan Kehormatan memberhentikan sebagai alat kelengkapan Dewan, kenapa lagi dikembalikan ke Partai Golkar untuk memberhentikan sebagai anggota DPRD," tuturnya.
Raski pun menuding ada kepentingan politik yang sengaja dibuat BK. Menurutnya, keputusan BK tersebut seolah membenturkan partainya dengan masyarakat.
