.webp)
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti rencana Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Qatar. Meski disebut telah dibatalkan, Formappi meminta agar DPR tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selama pandemi Corona.
"Saya kira kunjungan kerja yang dilakukan beramai-ramai ke luar negeri untuk tujuan apapun di tengah pandemi saat ini bukan sesuatu yang realistis untuk dilakukan. Tak ada urgensi apapun melakukan kontrol atas kerja kedubes maupun pelaksanaan atas kebijakan pemerintah dan APBN di luar negeri," kata Peneliti Formappi, Lucius Karus kepada wartawan, Senin (29/1/2021).
Lucius mengatakan peran pengawasan DPR baiknya difokuskan pada kebijakan pemerintah di dalam negeri. Salah satu yang harus diawasi DPR, menurutnya, adalah penggunaan APBN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Peran Pengawasan bisa difokuskan DPR pada pelaksanaan kebijakan pemerintah serta APBN di dalam negeri, pada mitra-mitra kerja Komisi, terkait kebijakan dan penggunaan APBN bagi kepentingan rakyat," jelasnya.
"Ada banyak kebijakan pemerintah dan pelaksanaan APBN yang membutuhkan kejelian pengawasan di tengah pandemi sekarang, dan itu terjadi di dalam negeri," sebut Lucius.
"Kasus korupsi bansos misalnya adalah contoh kelalaian atau bahkan mungkin persekongkolan antara kementerian dan parlemen yang luput melakukan pengawasan yang cermat. Ini yang seharusnya diawasi. Bukan malah jauh-jauh ke luar negeri untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan APBN. Lucu jadinya," kata dia.
Saat mendengar rencana kunjungan kerja Komisi I ke Qatar, Lucius mengaku terkejut. Lucius kemudian mempertanyakan rencana DPR yang akhirnya batal itu.
"Rencana Komisi I melakukan kunker ke Qatar akhir bulan ini membuat kita kaget dan heran. Kok bisa-bisanya DPR masih tanpa beban merencanakan sebuah kegiatan kunker di tengah situasi pandemi yang sudah berlangsung lama dan juga belum terlihat akan cepat berakhir?" kata dia.
"Kemunculan rencana kunker di tengah pandemi itu saja sulit dipahami karena menggambarkan kacaunya perencanaan kerja DPR, sebagaimana selama ini kerap dikritik terkait rencana kerja legislasi yang dianggap bombastis dan tidak realistis," sambungnya.
Simak juga video 'Puan Larang Anggota DPR Kunker di Tengah Wabah Virus Corona!':
