Ada Tahun Hilang di Data 'Banjir Jakarta dalam Angka', Ini Penjelasan Pemprov

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Senin, 22 Feb 2021 22:09 WIB
poster
Foto Ilustrasi Banjir Jakarta (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

PDIP menyoroti unggahan data 'banjir Jakarta dalam angka' Pemprov DKI. Sebab, tidak semua data kejadian banjir yang terjadi dimasukkan. Begini penjelasan Pemprov DKI.

"Data yang ditampilkan adalah data yang merepresentasikan kejadian banjir besar di Jakarta," kata Plt Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Sabdo Kurnianto, dalam keterangan pers tertulis di website ppid.jakarta.go.id, Senin (22/2/2021).

Selanjutnya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI, Atika Nur Rahmania mengatakan data banjir lintas tahun tertera lengkap di situs resmi data milik Pemprov DKI. Atika menyebut pihaknya akan selalu terbuka kepada masyarakat mengenai informasi banjir.

"Terkait data, kami di Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk selalu terbuka kepada masyarakat. Masyarakat bisa mengakses informasi banjir secara real time melalui aplikasi Pantau Banjir," ungkapnya.

"Data banjir lintas tahun lengkap juga tersedia di aplikasi/situs tersebut, serta pada Portal Data Terbuka Pemprov DKI Jakarta melalui Jakarta Open Data yang dapat diakses pada url/link: https://data.jakarta.go.id/dataset/rekapitulasi-kejadian-banjir-pertahun," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, data peristiwa banjir yang pernah melanda Jakarta dipublikasikan Pemprov DKI melalui platform media sosial, termasuk Instagram, seperti dilihat, Minggu (21/2). Pemprov DKI Jakarta menampilkan data tahun 2002, 2007, 2013, 2015, 2020, dan 2021.

PDIP mempertanyakan motif Pemprov DKI mengunggah data banjir Jakarta dalam angka. PDIP meminta data yang ditampilkan tak sepotong-sepotong.

"Ini kan soal motif Pemprov meng-upload data banjir dari tahun ke tahun untuk apa? Informasi ke masyarakat atau yang lain?" kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono kepada wartawan, Minggu (21/2).

"Kalau motifnya informasi publik, sudah seharusnya disampaikan secara lengkap, jangan sepotong-sepotong," sebutnya.

Lebih lanjut Gembong menyebut Pemprov DKI seharusnya menggunakan data banjir sebelumnya sebagai rujukan penanganan banjir saat ini. Anggota Komisi A DPRD DKI itu meminta Pemprov maksimal melakukan penanganan banjir.

"Seharusnya peristiwa banjir sebelumnya dijadikan momentum untuk melakukan perbaikan, sehingga Pemprov tidak sibuk mencari alasan pembenaran atas banjir yang terjadi saat ini, sehingga energi yang dimiliki oleh Pemprov digunakan semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan infrastruktur, pengentasan banjir," papar Gembong.

Simak video 'Eks Ketua Pansus Banjir DKI Sentil Janji 1,8 Juta Sumur Resapan Anies':

[Gambas:Video 20detik]



(whn/zak)