Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Data Helena Lim Divaksin Duluan

Yogi Ernes - detikNews
Jumat, 19 Feb 2021 18:59 WIB
Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers di Mapolda Jaya, Jakarta, Sabtu (25/7/2020) terkait kematian editor Metro TV, Yodi Prabowo. Polda Metro Jaya menyatakan kematian Yodi Prabowo karena bunuh diri dengan cara menusukkan pisau ke perut dan leher. Hadir dalam keterangan pers tersebut antara lain Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat.
Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat. (Ari Saputra/detikcom)

Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya telah bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti untuk mengklarifikasi terkait kasus Helena Lim yang divaksinasi COVID duluan di Puskesmas Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, menduga ada potensi pemalsuan dokumen dalam kasus Helena Lim.

"Dapat diduga dalam kasus selebgram (Helena Lim) di Jakarta Barat, ada potensi pemalsuan dokumen dari pihak pemberi kerja kepada individu yang bersangkutan dengan memanfaatkan celah lemahnya proses verifikasi data manual bagi tenaga penunjang kesehatan. Dan dugaan pemalsuan dokumen itu, merupakan tindak pidana yang sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kepolisian," ujar Teguh melalui keterangan tertulis, Rabu (17/2).

Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya juga menemukan adanya ketidakmampuan sistem informasi SDM kesehatan menghadirkan data nyata jumlah nakes. Sistem itu bersumber dari Kementerian Kesehatan untuk mengelola nama, NIK, dan alamat tempat kerja tenaga kerja.

Teguh menerangkan sistem tersebut digunakan untuk mengirim undangan kepada nakes yang akan menerima vaksin COVID-19 melalui SMS blast. Nakes yang menerima undangan diminta untuk registrasi ulang dan memilih lokasi vaksinasi.

"Kegagalan sistem tersebut menyebabkan banyaknya nakes yang tidak menerima undangan untuk vaksinasi dan menyebabkan terhambatnya proses vaksinasi bagi para nakes. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI (Ditjen P2P) mengeluarkan kebijakan pendataan secara manual bagi para nakes sesuai yang sesuai kategori dengan beberapa syarat. Untuk nakes yang sudah memiliki registrasi seperti dokter, verifikasi data dilakukan melalui STR (Surat Tanda Registrasi), sementara untuk data nakes lain mempergunakan data dari organisasi profesi. Di luar nakes, yaitu tenaga penunjang kesehatan, datanya didasarkan pada surat keterangan bekerja dari tempat mereka bekerja," ucapnya.

Dengan pendataan manual itu, kata Teguh, berpotensi menimbulkan pemalsuan dokumen. Karenanya, Teguh meminta perlu adanya pengecekan ulang data, khususnya dari pemberi kerja bagi tenaga penunjang kesehatan.

"Potensi ini yang terjadi dalam kasus seorang selebgram yang memperoleh surat keterangan bekerja dari apotek yang menjadi mitra kerjanya. Sangat dimungkinkan terjadinya pemalsuan dokumen atau keterangan dari pihak pemberi kerja tenaga penunjang karena belum adanya mekanisme kontrol terhadap proses penginputan data dan verifikasi data secara manual dari Kemenkes RI," katanya.


(ygs/mea)