Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyurati Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meminta izin mengubah lahan tempat pembuangan sampah liar menjadi Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah. Kemenkeu sudah menerima surat Rahmat Effendi.
"Suratnya baru diterima Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) kemarin, 18 Februari 2021. Saat ini masih dalam proses penelitian," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Rahayu Puspasari, kepada detikcom, Jumat (19/2/2021).
Lokasi hamparan sampah seluas lapangan sepakbola tersebut berada di dekat Gerbang Tol Kalimalang 1, yakni dekat Kampung Caman Kelurahan Jakasampurna, berbatasan dengan Kelurahan Bintara Jaya, Bekasi Barat. Lahan tersebut merupakan aset Kemenkeu, sehingga Pemkot Bekasi merasa perlu meminta izin terlebih dahulu ke Kemenkeu sebelum mengubah lahan tersebut sebagai TPS.
"Prinsipnya, DJKN sedang mengkaji untuk mengupayakan pengelolaan aset tersebut melalui pemanfaatan, penggunaan, penyertaan modal pemerintah atau pemindahtanganan," kata Rahayu.
Surat dari Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi itu tertanggal 9 Februari 2021, perihal 'Permohonan Pinjam Pakai Tanah ex PT Albaraya di Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi'. Disebutkan, lahan itu merupakan lahan bekas PT Albaraya di bawah pengyasaan Kemenkeu. Luasnya sekitar 21 hektare terletak di RW 08 dan RW 09 Kelurahan Bintara Jaya serta RW 016 Kelurahan Jakasampurna.
"Atas permohonan Pemerintah Kota Bekasi, pada prinsipnya Kemenkeu senantiasa siap mendukung program pemerintah Pusat/Daerah," kata Rahayu.
Lihat video 'Sampah Seluas Lapangan Bola Ada di Bekasi':
Selanjutnya, alasan Pemkot Bekasi yang mendasari rencana pendirian TPS di lahan sampah seluas lapangan sepakbola:
