Tiga Bupati Muara Enim terjerat kasus korupsi. Dua orang menjadi tersangka di KPK dan seorang lagi di Kejaksaan Tinggi Sumsel.
Ketiga orang itu adalah Muzakir, Ahmad Yani, dan Juarsah. Muzakir merupakan Bupati Muara Enim 2009-2014, Ahmad Yani merupakan Bupati Muara Enim yang dilantik pada 2018, sementara Juarsah merupakan Wakil Bupati Muara Enim yang dilantik menjadi Bupati setelah Ahmad Yani dibui.
Berikut ini rangkuman kasus yang menjerat ketiganya:
Ahmad Yani
Ahmad Yani ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Desember 2019 terkait dugaan suap proyek di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Selain itu, ada dua tersangka lain, Robi Okta dan Elfin Muchtar, yang dijerat KPK.
"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu sebagai pemberi ROF (Robi Okta Fahlefi), swasta, dan sebagai penerima AYN (Ahmad Yani), Bupati Kabupaten Muara Enim; dan EM (Elfin Muhtar), Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Setelah proses penyidikan tuntas, KPK melimpahkan kasus ini ke pengadilan. Ahmad Yani didakwa menerima USD 35 ribu dan Rp 22 miliar serta 1 unit mobil pikap Tata Xenon HD dan 1 unit Lexus.
Jaksa menyebut uang dan mobil itu didapat Ahmad Yani dari kontraktor bernama Robi Okta Fahlevi. Pemberian itu disebut agar Robi mendapatkan 16 paket proyek di Muara Enim. Ahmad Yani juga disebut mempersilakan Robi berhubungan dengan Elfin Mz Muchtar sebagai Kabid Pembangunan Jalan Dinas PUPR Muara Enim untuk urusan proyek itu.
Setelah melewati sejumlah persidangan, Ahmad Yani kemudian divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Ahmad Yani terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi 16 proyek perbaikan jalan.
"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama, secara berlanjut melakukan korupsi. Menjatuhkan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan," ujar hakim ketua Erma Suharti di PN Tipikor Palembang, Selasa (5/5/2020).
Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 2,1 miliar. Jika tidak membayar uang pengganti setelah putusan hakim memiliki hukum tetap, Ahmad Yani akan dipenjara selama 8 bulan.
Ahmad Yani terbukti bersalah melanggar Pasal 12 a UU Tipikor juncto 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Hakim menyatakan Ahmad Yani terbukti mengatur serta memanipulasi proses lelang 16 proyek perbaikan jalan. Ahmad Yani juga disebut meminta commitment fee proyek 15 persen dari total nilai proyek, yakni Rp 13,4 miliar.
Lihat juga Video: Kejagung Tetapkan 1 Tersangka Baru Kasus Korupsi Asabri
