KPK Eksekusi Eks Pejabat Muara Enim Terpidana Kasus Suap ke Rutan Palembang

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 17 Feb 2021 22:20 WIB
Ali Fikri
Foto: Plt Jubir KPK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK mengeksekusi mantan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi, ke Rumah Tahanan (Rutan) Negara Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Terpidana kasus suap proyek jalan di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim ini akan menjalani pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan.

"Jaksa Eksekusi KPK telah melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Palembang Nomor:18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg tanggal 19 Januari 2021 an terpidana Ramlan Suryadi dengan cara memasukkannya ke Rumah Tahanan Negara Palembang untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (17/2/2021).

Ramlan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan terpidana Bupati Muara Enim periode 2018-2019 Ahmad Yani. Ramlan juga dijatuhkan pidana denda sejumlah Rp 200 juta.

"Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan dan kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.102.675.000,00," ucap Ali.

Jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa. Harta benda yang disita akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan bila tidak mencukupi maka dipidana penjara selama satu tahun.

Perkara ini berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 3 September 2018 dan telah menetapkan 6 orang tersangka. Bupati Muara Enim Juarsah menjadi tersangka baru kasus suap proyek jalan di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019. Terhadap Juarsah, KPK langsung menahannya.

Sedangkan lima tersangka lainnya adalah Bupati Muara Enim periode 2018-2019 Ahmad Yani, Kepala Bidamg Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin MZ Muhtar, Robi Okta Fahlefi selaku swasta, Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB, dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi.

"Perkara kelima tersangka tersebut telah disidangkan dan diputus pada tingkat PN Tipikor Palembang dengan putusan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/2).

(fas/aud)