Jaksa Cecar Saksi Ahli Forensik soal Isi Grup WA 'Deklarator KAMI'

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Kamis, 18 Feb 2021 14:56 WIB
Sidang Syahganda Nainggolan di PN Depok (Luqman Nurhadi/detikcom)
Foto: Sidang Syahganda Nainggolan di PN Depok (Luqman Nurhadi/detikcom)
Jakarta - Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli digital forensik Bareskrim Polri, Herman Fransiskus, dalam sidang pemeriksaan Syahganda Nainggolan terkait kericuhan demo omnibus law di Jakarta. Jaksa Syahnan Tanjung mencecar saksi soal isi percakapan di grup WhatsApp (WA) 'Deklarator KAMI'.

Herman menjelaskan barang bukti digital berasal dari handphone milik Syahganda. Dari nomor pribadinya, diketahui Syahganda tergabung dalam grup WhatsApp 'Deklarator KAMI'.

"Kalau itu saya agak lupa ada berapa (grup), nanti saya cek lagi, namun fokus kepada barang bukti tersebut itu kami mendapatkan info dari penyidik yang dibutuhkan adalah untuk mengecek atau melihat apakah ada grup 'Deklarator KAMI'. Jadi kami fokus dalam grup 'Deklarator KAMI' tersebut," ujar Herman dalam persidangan di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Kamis (18/2/2021).

Herman mengatakan Syahganda Nainggolan bertindak sebagai admin di grup. Selain itu, Herman mengungkap ada dua nomor lain yang menjadi admin dengan nama Din Syamsuddin.

"Jadi dalam analisa terhadap grup 'Deklarator KAMI' tersebut dapat kami jelaskan terdapat admin di grup tersebut itu sebanyak 3, dengan nomor +62811918**** dengan namanya Din Syamsuddin, kemudian dengan nomor +62811131**** dengan nama Din Syamsudin Baru sebagai admin, dan juga dengan nomor +628138666**** dengan nama Dr Syahganda Nainggolan selaku group owner/admin," terangnya.

Herman menjelaskan kalau Syahganda dapat menambahkan dan mengeluarkan anggota grup selaku admin. Dia juga menyebut ada sekitar 100 peserta yang tergabung dalam grup itu.

"Dari 3 admin tadi, kan ada simpatisan, itu berapa?" tanya Jaksa Syahnan.

"Saya lupa-lupa ingat tapi sekitar 100 lebih di (grup) 'Deklarator KAMI' di dalam grup tersebut ada sekitar 100 lebih orang," ungkap Herman.

Jaksa turut mengonfirmasi kepada saksi ahli terkait keaslian barang bukti digital berupa beberapa chat dari Syahganda di dalam grup itu dalam BAP barang bukti digital. Salah satu chat-nya berisi soal omongan Syahganda Nainggolan untuk mulai membersihkan chat WhatsApp para anggota yang dinilai tidak penting.

"Dari tadi WA grup tadi, ada disebut di situ, bunyi dalam body-nya, dari nomor Syahganda, 'ada kalanya penting untuk mulai membersihkan chat WA masing-masing kita hal-hal yang nggak penting, itu diterbitkan tanggal 12-10-2020', ini ditujukan ke siapa atau dari mana?" tanya jaksa Syahnan saat membacakan BAP saksi ahli.

"Jadi dapat saya katakan pesan itu dikirimkan dari nomor Syahganda itu dikirimkan dalam grup 'Deklarator KAMI' pada tanggal 12-10-2020 pukul 12.38.22 AM," jawab Herman.

Jaksa kemudian mengklarifikasi bukti chat dalam BAP soal chat dari nomor Nur Eko KAMI terkait diduga adanya pengecekan chat WhatsApp oleh kepolisian terkait ricuh demo. Jaksa kembali mencecar chat tersebut dikirimkan ke mana.

"Ditujukan ke siapa dan dari mana?" tanya jaksa Syahnan.

"Jadi nomor 08121579**** WhatsApp net Nur Eko KAMI, dengan isi, 'abangda dan senior semua, saya izin keluar dulu dari WA grup ini saya akan ganti nomor lain, sebab saya dapat info dari orang Polda, yang menggerakkan massa mahasiswa ditelusuri lewat chat WA. Kebetulan saat ini BEM PTN lagi jadi target sasaran', ini pada tanggal 12-10-2020 ini dari 08121579**** dalam grup 'Deklarator KAMI'," ungkap Herman.

Dalam sidang ini, terdakwa Syahganda Nainggolan hadir secara virtual. Selaku hakim ketua adalah Ramon Wahyudi, sementara penasihat hukum dipimpin Abdullah Alkatiri. Tim jaksa dihadiri Putri Dwi Astrini, Syahnan Tanjung, Paris Manalu, dan Maylany Wuwung.

Dalam perkara ini, Syahganda didakwa menyebarkan berita bohong terkait kasus penghasutan demo menolak omnibus law yang berujung ricuh di Jakarta. Syahganda didakwa melanggar Pasal 14 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam pasal ini, Syahganda terancam pidana penjara 10 tahun (run/isa)