Musrenbang Jateng Diharapkan Bisa Jembatani Pemerintah & Masyarakat

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Tengah 2022 membahas berbagai topik krusial, termasuk pemulihan pascapandemi COVID-19. Pembahasan dalam agenda akbar tersebut menjadi dasar dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri berharap Musrenbang tersebut dapat memunculkan gagasan yang adaptif di tengah pandemi COVID-19. Hal itu dikemukakannya saat menjadi narasumber dalam Parlemen Radio dengan topik 'Membangun Jawa Tengah Bersama Masyarakat Melalui Musrenbang' yang disiarkan dari lantai IV Gedung Berlian DPRD Jateng.

Ia menganggap Musrenbang harus menjadi sarana yang efektif untuk menjembatani pemerintah dan masyarakat, agar dapat membuat program yang sesuai kebutuhan masyarakat.

"Musrenbang harus bisa membangun komunikasi-komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan demikian aspirasi-aspirasi dari bawah bisa terkawal oleh pemerintah," sebut Quatly dalam keterangan tertulis, Selasa (16/2/2021).

Quatly mengulas prioritas yang harus dikerjakan pada 2022 adalah peningkatan ekonomi untuk kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Ia menjabarkan sektor ekonomi mendapatkan dampak cukup besar, termasuk menerpa para pelaku usaha mikro. Oleh sebab itu, Quatly berpendapat bantuan permodalan maupun tunai perlu dijalankan oleh pemerintah supaya usaha kecil mikro dapat bertahan.

Selanjutnya, kata dia, pendidikan juga patut mendapatkan perhatian. Ia berharap ke depannya angka putus sekolah bisa berkurang. Di samping itu, masalah kesehatan masyarakat pada penyakit menular maupun tidak menular tetap harus menjadi perhatian.

Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jateng Juwandi yang turut menjadi narasumber di Parlemen Radio menyebut komunikasi masyarakat dengan pemerintah sudah terjalin erat. Ia menjabarkan, di tahun 2020 Pemprov Jateng menerima sebanyak 220 usulan masyarakat melalui kanal-kanal media sosial milik Pemprov.

Jumlah tersebut, lanjut Suwandi, belum termasuk usulan-usulan yang masuk dalam musyawarah di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kabupaten/kota, maupun pokok pikiran DPRD. Di sisi lain, ia menekankan kuota anggaran pemerintah dalam mengawal usulan masyarakat sangat terbatas.

Ia menambahkan pemerintah mengkaji usulan-usulan tersebut untuk bisa menjadi prioritas pembangunan. Kajian dimulai dari rencana awal kemudian dibawa ke forum konsultasi publik baru selanjutnya masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

"Pada 2022 menjadi fokus pembangunan adalah pada peningkatan ekonomi. BPS Jateng mencatat pada 2020 ini angka kemiskinan di Jateng bertambah, apakah kemiskinan baru atau kemiskinan yang perlu ditangani," ulas Suwandi.