Lebih jauh, Yudhiawan mengungkap KPK telah berkoordinasi dengan salah satu Badan Umum Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta untuk mendorong evaluasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BUMD dengan Pihak Ketiga agar isi perjanjian PKS menguntungkan BUMD tersebut.
Menanggapi KPK, Kepala Kejati DKI Jakarta Asri Agung Putra menyampaikan kesiapannya bekerja sama dengan KPK dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi. Dukungan serupa juga diutarakan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Samono.
"Kami siap mendukung. Secara umum, kaitannya dengan korsup KPK, core (tugas utama) BPKP lebih banyak ke pencegahan, termasuk juga membantu mengungkap beberapa kasus. Terkait pencegahan, semua bidang yang ada di kami terlibat untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan," kata Samono.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo juga menyatakan dukungannya kepada upaya korsup KPK. Sebab, ada fokus area yang beririsan dengan tugas pihaknya.
"Untuk Pemprov Jakarta, konsentrasi kami pada dukungan peningkatan pendapatan, manajemen aset, dan mendorong kontribusi BUMD pada Pemprov DKI atau setidaknya tidak membebani Pemprov," pungkas Pemut.
(fas/zak)
