Dirut PLN Merapat ke KPK Minta Pendampingan Perbaikan Tata Kelola Aset

Farih Maulana Sidik - detikNews
Jumat, 15 Jan 2021 16:42 WIB
Penampakan Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Foto: Rachman Haryanto/detikcom
Jakarta - KPK menerima audiensi Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini beserta jajaran. Pertemuan KPK dan PLN itu membahas pengelolaan tata kelola aset sebagai upaya program pencegahan korupsi.

"Beberapa hal yang dibahas, di antaranya Dirut PLN menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan pendampingan KPK dalam perbaikan tata kelola aset sebagai upaya pencegahan korupsi dan potensi kerugian keuangan negara," kata Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati kepada wartawan, Jumat (15/1/2021).

Dirut PLN bersama Wakil Direktur Utama dan jajaran diterima oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Ketua Alexander Marwata dan Nurul Ghufron, beserta jajaran di Kedeputian Koordinasi Supervisi, Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, serta Sekjen.

Ipi mengungkapkan, per 31 Desember 2019, terdapat 92.213 persil tanah milik perseroan dan baru 28.282 persil (30,7 persen) yang memiliki sertifikat. Sedangkan sisanya, 63.931 persil (69,3 persen) belum bersertifikat.

"Melalui kerja sama dengan KPK dalam program perbaikan tata kelola aset, per 31 Desember 2020 telah bertambah 20.507 persil yang bersertifikat," ucap Ipi.

Selain itu, Ipi menyebut harapan PLN agar KPK dalam pelaksanaan tugas monitoring dapat mendukung perbaikan regulasi terkait pengelolaan limbah B3 dan program energi baru dan terbarukan (EBT) oleh PLN. Menurut Ipi, KPK menyambut baik harapan PLN dengan mendorong komitmen antikorupsi PLN.

"Antara lain KPK mengajak pejabat PLN untuk memiliki sertifikasi ahli pembangun integritas (API) sebagai upaya membangun integritas diri dan korporasi PLN," katanya.

Melalui tugas koordinasi dan monitoring, KPK juga akan terus mendampingi dengan melakukan kajian atas regulasi, tata kelola, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah korupsi. "Lebih lengkap hasil diskusi akan diinformasikan," pungkasnya. (fas/idn)