Dede Yusuf: Walkot Pariaman Belum Tersosialisasi SKB 3 Menteri dengan Baik

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Selasa, 16 Feb 2021 14:42 WIB
BPJS Ketenagakerjaan menggelar Simposium Pekerja Migran Indonesia di Jakarta, Selasa (16/10/2018). Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf hadir dalam acara tersebut.
Dede Yusuf (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Wali Kota (Walkot) Pariaman Genius Umar menolak menerapkan SKB 3 Menteri terkait seragam sekolah di wilayahnya. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan menilai aturan SKB 3 menteri soal seragam sekolah harus diterapkan pemerintah daerah (pemda).

"Jadi begini, ada dua hal yang harus ditekankan di sini, SKB 3 menteri tentu menjadi payung hukum yang harus dituruti pemerintah, termasuk pemerintah daerah, karena negeri, dan negeri itu kan mendapat dana dari pemerintah, dari negara. APBN-nya itu bukan dari kelompok tertentu, tapi semuanya," kata Dede kepada wartawan, Selasa (16/2/2021).

Penolakan Genius Umar, menurut Dede, disebabkan kurangnya sosialisasi SKB 3 Menteri yang mengatur seragam siswa-siswa di sekolah negeri. Sosialisasi, menurut Dede, masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

"Yang kedua, kritik saya juga kepada SKB 3 Menteri sosialisasi harus dilaksanakan agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda. itu PR. Dalam konteks ini, saya anggap Pak Wali Kota belum tersosialisasi dengan baik," ujar politikus Partai Demokrat ini.

Dede menjelaskan bahwa SK 3 menteri hanya mengatur seragam sekolah siswa-siswi di sekolah negeri karena sekolah negeri yang inklusif dan pembiayaan dari APBN. Bagaimana dengan sekolah swasta? Menurut Dede, tak ada paksaan menerapkan SKB 3 Menteri.

"Baik, jika di interpretasinya dipahami secara bersama. Misal gini, ada sekolah berbasis agama, sekolah terpadu berbasis agama, ya itu kan bukan sekolah negeri, itu kan sekolah yayasan, kalau uang yayasan ya nggak apa-apa dong," ucapnya.

Aturan seragam sekolah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. SKB itu diteken Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

"Kalau pemerintah melarang (sekolah non-negeri), saya akan memprotes, karena apa? Kan 'saya yang punya yayasan', dan mungkin yayasan dapat dananya dari jemaah, dari umat, dari macam-macam kan," imbuhnya.

Tonton video 'Walkot Pariaman Tolak Terapkan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Selanjutnya
Halaman
1 2