KPK: Bupati Juarsah Diduga Terima Rp 4 M dari Proyek Jalan di Muara Enim

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 15 Feb 2021 19:12 WIB
Wakil Bupati Muara Enim, Juarsah (Raja-detikcom)
Bupati Muara Enim Juarsah (Raja Adil Siregar/detikcom)
Jakarta -

KPK menetapkan Bupati Muara Enim Juarsah sebagai tersangka suap proyek jalan di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. KPK menyebut Juarsah menerima suap sebesar Rp 4 miliar dalam kasus tersebut.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menjelaskan konstruksi perkara ini. Dia menyebutkan, pada awal 2019, Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim melaksanakan proyek pengadaan pekerjaan fisik berupa pembangunan jalan untuk Tahun Anggaran 2019.

"Dalam pelaksanaan proyek pengadaan tersebut, JRH (Juarsah) diduga turut menyepakati dan menerima sejumlah uang berupa 'commitment fee' dengan nilai 5 persen dari total nilai proyek yang salah satunya diberikan oleh ROF (Robi Okta Fahlefi)," kata Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/2/2021).

Karyoto mengatakan Juarsah selama menjabat Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020 juga diduga berperan aktif dalam menentukan pembagian proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim pada 2019. Menurut Karyoto, Juarsah menerima suap secara bertahap hingga Rp 4 miliar.

"Penerimaan 'commitment fee' dengan jumlah sekitar Rp 4 Miliar oleh JRH dilakukan secara bertahap melalui perantaraan dari AEM (Elfin MZ Muhtar), Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim," katanya.

Untuk kepentingan penyidikan, Juarsah dilakukan penahanan pertama selama 20 hari. Penahanan itu terhitung sejak 15 Februari 2021 hingga 6 Maret 2021 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK, Kaveling C1.

"Sebagai upaya untuk melakukan mitigasi penyebaran COVID-19 di lingkungan Rutan KPK, maka tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C1," katanya.

Perkara ini berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 3 September 2018 dan telah menetapkan 5 orang tersangka. Kelimanya adalah Bupati Muara Enim periode 2018-2019 Ahmad Yani, Kepala Bidamg Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin MZ Muhtar, Robi Okta Fahlefi selaku swasta, Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB, dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi.

"Perkara kelima tersangka tersebut telah disidangkan dan diputus pada tingkat PN Tipikor Palembang dengan putusan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap," ucap Karyoto.

Saksikan juga 'Perdana! KPK Gelar Rekonstruksi Terbuka Kasus Suap Bansos Corona':

[Gambas:Video 20detik]

(fas/dhn)