Legislator PDIP Tepis Anggapan Pemerintah Langgar Kesepakatan Penolak Vaksin

Matius Alfons - detikNews
Senin, 15 Feb 2021 17:11 WIB
Anggota Komisi I DPR Charles Honoris
Charles Honoris (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Komisi IX DPR RI menganggap pemerintah melanggar kesepakatan dengan menerbitkan Perpres Nomor 14 tahun 2021 terkait sanksi penolak vaksinasi COVID-19. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Charles Honoris menepis anggapan tersebut.

"Menurut saya, apabila dikatakan melanggar kesimpulan mungkin belum sampai sana ya. Perlu dilihat penerapannya nanti di lapangan. Pemerintah harus menjadikan opsi denda/sanksi terhadap masyarakat sebagai opsi terakhir. Namun yang terpenting program vaksinasi harus berhasil agar Indonesia bisa segera keluar dari pandemi COVID-19," kata Charles kepada wartawan, Senin (15/2/2021).

Charles menilai seluruh elemen masyarakat sepakat bahwa keberhasilan program vaksinasi merupakan salah satu kunci agar keluar dari pandemi COVID-19. Vaksinasi, kata Charles, menjadi upaya mengubah kondisi saat ini.

"WHO, para pakar kesehatan dan pakar epidemiologi semua berpendapat bahwa vaksin akan menjadi game changer dalam upaya kita melawan COVID-19. Oleh karena itu, perlu tidaknya menjalankan program vaksinasi tidak perlu diperdebatkan lagi," ujarnya.

"Artinya, semangat dalam menjalankan program vaksinasi adalah pemerintah akan mengedepankan upaya-upaya persuasif, bukan dengan menerapkan sanksi atau denda," tambahnya.

Senada dengan Charles, rekan sefraksinya di Komisi IX, Rahmad Handoyo, juga menepis soal anggapan pemerintah melanggar kesepakatan. Handoyo yakin bahwa dengan pendekatan yang mengajak, masyarakat dapat diyakinkan pemerintah untuk menerima vaksin COVID-19.

"Jadi sanksi tidak perlu digunakan. Saya percaya dengan pendekatan persuasif dan sosialisasi yang gencar masyarakat akan mau menerima vaksin karena sebagai kebutuhan pribadi dan kebutuhan bersama," imbuh Handoyo.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2