Dilanggar Pemerintah, Ini Kesimpulan Rapat Komisi IX DPR soal Penolak Vaksinasi

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Senin, 15 Feb 2021 12:12 WIB
Malaysia Berharap Pengiriman Vaksin BioNTech-Pfizer dari Eropa Sesuai Rencana
Foto Ilustrasi (DW News)
Jakarta -

Komisi IX DPR RI menyatakan pemerintah melanggar kesimpulan atau kesepakatan dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Pelanggaran yang dimaksud adalah pemerintah mengatur adanya sanksi bagi penolak vaksinasi COVID-19 dalam Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 14 Tahun 2021.

"Perpres tersebut menurut kesimpulan rapat ini, sudah bertentangan. Intinya adalah, pemerintah sudah melanggar kesepakatannya dengan Komisi IX DPR. Pemerintah sudah melanggar, karena kesepakatan itu mengikat kedua pihak, pemerintah dan DPR. Apa gunanya kita rapat kalau itu tidak ada legitimate-nya," kata Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene dalam keterangan tertulis seperti dilihat, Senin (15/2/2021).

Sesuai dengan poin 1 ayat g, kesimpulan rapat kerja bersama Komisi IX DPR dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin berbunyi sebagai berikut:

Tidak mengedepankan ketentuan dan/atau peraturan denda dan/atau pidana untuk menerima Vaksin COVID-19.

Rapat kerja bersama Komisi IX DPR dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin digelar pada 14 Januari lalu. Sementara itu, Perpres Nomor 14 Tahun 2021 ditetapkan di Jakarta pada 9 Februari dan diundangkan pada 10 Februari.

Komisi IX menilai bunyi Pasal 13A dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 yang tak sesuai dengan kesimpulan rapat kerja bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 13A

(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
c. denda.

Pengaturan sanksi bagi penolak vaksinasi COVID-19 juga dinilai tak sesuai dengan anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Anjuran WHO itu adalah mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat terkait vaksinasi COVID-19.

"Tetapi yang dilakukan pemerintah sebaliknya. Kalau kita ancam bisa saja malah masyarakat semakin antipati. Komisi IX DPR intinya meminta pemerintah melakukan kampanye untuk mereka yang divaksin, menjelaskan sedetil mungkin soal manfaat vaksin kepada masyarakat. Kalau tidak divaksin kerugiannya seperti apa, dan kalau divaksin untungnya apa saja. Bukan malah sebaliknya. Ancaman sanksi ini tidak pas. Bagi kami, ini melanggar hak-hak juga. Tidak boleh seperti ini," ucap Felly.

Lantas, bagaimana isi kesimpulan rapat Komisi IX DPR RI bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin yang dianggap dilanggar pemerintah? Berikut lengkapnya:

Simak juga video 'Pakar Imunisasi Sebut Vaksin AstraZeneca Masih Aman Digunakan':

[Gambas:Video 20detik]



(rfs/tor)