Aisha Weddings Promosi Pernikahan Anak 12 Tahun, KPAI: Eksploitasi Anak

Karin Nur Secha - detikNews
Sabtu, 13 Feb 2021 18:03 WIB
Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati
Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati (Rolando/detikcom)
Jakarta -

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menganggap kasus wedding organizer Aisha Weddings sebagai bentuk eksploitasi anak. Ini terlihat dari foto anak perempuan yang ditampilkan pada flyer atau selebaran yang tersebar di media sosial.

"Kalau di website kan ada gambar anak memelas yang ditampilkan, ini merupakan eksploitasi anak-anak," ujar Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati dalam Zoom Meeting terkait diskusi 'Memahami Logika Hukum dan Membongkar Ideologi Misoginis di Balik Aisha Wedding', Sabtu (13/2/2021).

Rita mengatakan, dalam flyer tersebut, Aisha Weddings seolah menonjolkan sosok anak yang telantar sehingga hanya memiliki solusi menikah. Padahal, menurutnya, seorang anak memiliki harkat dan martabat.

"Gambarnya seperti anak telantar yang solusinya adalah menikah. Juga tampilan di Facebook yang menunjukkan anak itu seperti benda yang bisa diperlakukan seperti apa saja," katanya.

"Padahal anak juga mempunyai harkat martabat yang dimiliki," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) & Founder Mubadalah.id Kiai Faqihudidin Abdul Kodir juga turut menanggapi kasus dari Aisha Weddings ini. Ia menganggap seharusnya itu tidak boleh menggunakan narasi Islam untuk melindungi perempuan.

"Nggak bisa pakai narasi melindungi perempuan. Mereka hanya mau seks halal. Kalau ditelusuri semua aspeknya dalam arti tidak melindungi," tegas Faqihuddin.

Faqihuddin juga menganggap ini merupakan salah satu dari kemunduran peradaban islam. Ia pun sangat menyayangkan sosok perempuan hanya dijadikan sebagai objek semata.

"Kalau sekadar dapat makan, ya artinya mana jiwanya, mana pendidikannya. Perempuan punya integritas sangat besar, bukan hanya seks ranjang saja," jelasnya.

"Bahwa ini melanggar UU ini juga sangat melanggar norma di agama dan ini betul-betul mencerminkan kemunduran peradaban. Jadi karena itu ini perlu dikawal dengan baik, karena anak-anak ini perlu dikawal dan dilindungi dengan baik. Kami atas nama KUPI berharap agar pemerintah bisa serius menangani kasus ini," lanjutnya.

Lebih lanjut baca halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2