Partai Demokrat Tegaskan AHY Pimpin Langsung Pengungkapan Kudeta

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan saat akan memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj. — Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (Muhammad Adimaja/Antara Foto)

Jakarta -

Partai Demokrat menilai keliru bila ada anggapan peran Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum tak kuat. Partai Demokrat menyebut justru upaya pengungkapan kudeta partai dipimpin penuh oleh AHY.

"Penumpasan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang dilakukan pejabat negara yang secara fungsional sangat dekat dengan Presiden bersama mantan kader yang sudah dipecat karena kasus korupsi, serta segelintir kader, dipimpin langsung oleh Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat," tegas Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, kepada wartawan, Kamis (11/2/2021).

AHY, kata Herzaky, memimpin pengungkapan upaya kudeta Partai Demokrat, mulai dari tahap perencanaan hingga penumpasan. Sejumlah rapat terkait isu adanya sejumlah pihak yang berniat mengkudeta pun dipimpin AHY.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang memimpin perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengungkapan dan penumpasan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, adalah Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono. Ada beberapa kali rapat dengan pengurus teras Partai Demokrat yang dilakukan Ketua Umum AHY secara intens menjelang konferensi pers," ujarnya.

Herzaky pun menjelaskan mengapa Partai Demokrat menggelar jumpa pers terkait pengungkapan kudeta. Jika tak dibuka kepada publik, kata Herzaky, justru kudeta tersebut dinilai mencederai keadilan.

"Kalau gerakan semacam GPK PD ini dibiarkan dan dibenarkan, maka hal ini dapat menjadi contoh dan bisa saja mendorong pejabat negara manapun yang memiliki ambisi politik dan ambisi kekuasaan yang sangat besar, menempuh jalan pintas, melakukan sesuatu yang menabrak etika politik, 'the rule of law' dan 'rules of the game'," ucapnya.

Herzaky pun membantah isu kudeta ini hanya akal-akalan agar elektabilitas Partai Demokrat melejit. Elektabilitas Demokrat, kata Herzaky, sudah merangkak naik sejak AHY memimpin partai itu.

"Jadi, bukan untuk menaikkan elektabilitas kami. Elektabilitas Partai Demokrat sebelum ada konferensi pers minggu lalu, sudah meroket sejak kepemimpinan AHY menurut beberapa lembaga survei, seperti Indikator, VoxPopuli, Polmatrix, dan beberapa lembaga survei lainnya," sebutnya.

Simak juga Video: Gerindra Balik Curiga ke PD Mungkin AHY Mau Maju Pilgub DKI

[Gambas:Video 20detik]

Oleh sebab itu, menurut Herzaky, keliru jika ada anggapan kepemimpinan AHY rapuh di Partai Demokrat. Kader internal Partai Demokrat disebut satu suara ke AHY.

"Jadi, keliru kalau menganggap kepemimpinan AHY di Partai Demokrat tidak kokoh. Ada peran penting pejabat negara yang dekat dengan Presiden dalam GPK PD ini saja, para pemilik suara kami di berbagai pelosok Indonesia, menolak keras ikut ambil bagian. Hanya segelintir kader senior dan mantan kader senior sisa-sisa era feodal yang tidak berkenan melihat Demokrat maju pesat setahun terakhir saja yang minat ikut genderang pejabat negara tersebut," imbuhnya.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari sebelumnya menyebut ada peran besar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini menjabat Ketua Majelis Tinggi PD di balik pengungkapan isu kudeta Partai Demokrat. Qodari mengamati ada sejumlah pertimbangan sebelum SBY melepaskan AHY mengumumkan adanya rencana besar kudeta Partai Demokrat.

"King maker-nya atau sutradaranya ya SBY. Nah, maksud dan tujuannya ya tentunya untuk pertama mungkin menghentikan gerakan-gerakan di dalam maupun gerakan-gerakan dari luar yang dalam hal ini adalah Pak Moeldoko begitu, dengan asumsi bahwa jika ini disampaikan ke publik lalu kemudian AHY kirim surat ke Jokowi itu Jokowi akan menghentikan Moeldoko begitu," kata Qodari dalam pesan elektronik kepada wartawan, Rabu (10/2).

Halaman 1 2

Selanjutnya